Pemerintah lagi-lagi menggeser jadwal insentif kendaraan listrik, dari Juli menjadi Agustus 2026, sementara penjualan EV domestik masih tertekan.
Rencana pemberlakuan insentif kendaraan listrik (EV) tahun ini kembali molor. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa target yang sebelumnya dipatok Juli kini bergeser ke Agustus 2026, dan ia mengaku belum berkomunikasi langsung dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait kepastian jadwal tersebut.
“Mungkin persiapannya belum cukup. Dia (Menko) belum bicara sama saya,” kata Purbaya seusai rapat dengan Badan Anggaran DPR, Senin (29/6/2026).
Ini bukan kali pertama insentif tersebut tertunda. Skema yang awalnya ditargetkan berlaku Juni 2026 sempat digeser ke Juli, sebelum akhirnya mundur lagi ke Agustus—menjadikannya penundaan kedua dalam tahun yang sama. Keputusan akhir berada di tangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menyebut persiapan teknis, termasuk kesiapan mobil nasional, belum sepenuhnya matang.
Skema yang dirancang mencakup subsidi sebesar Rp5 juta per unit untuk 100 ribu motor listrik pada tahap pertama, sementara besaran untuk segmen mobil listrik masih dibahas dan akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
Ketidakpastian ini turut disorot kalangan pemerhati energi. Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR Deon Arinaldo menilai penundaan berulang mencerminkan tata kelola kebijakan yang belum kuat, dan berisiko mengurangi kepercayaan investor di sektor kendaraan listrik berbasis baterai.
Dampaknya sudah terasa di lapangan. Ketua Umum Periklindo Moeldoko menyebut para dealer kendaraan listrik kini menahan transaksi karena konsumen lebih memilih menunggu kepastian subsidi ketimbang membeli sekarang. Pola serupa pernah terjadi sebelumnya: penjualan motor listrik tercatat sempat turun sekitar 80 persen pada kuartal I-2025, setelah insentif sebelumnya berakhir di penutup 2024.
Menurut analisis IESR, setiap unit motor listrik sebenarnya dapat menghemat subsidi BBM hingga Rp18 juta sepanjang masa pakai sekitar 10 tahun—dan nilainya bisa naik menjadi sekitar Rp37 juta jika manfaat eksternal seperti pengurangan polusi turut diperhitungkan. Pabrikan motor listrik Alva pun mengusulkan agar pemerintah tidak hanya bertumpu pada insentif fiskal, tetapi juga memperkuat kebijakan non-fiskal seperti perluasan infrastruktur pengisian daya, mencontoh pendekatan yang diterapkan India.
