Badan Gizi Nasional merombak skema Makan Bergizi Gratis dengan memanfaatkan kantin sekolah dan UMKM di daerah 3T. Langkah ini dinilai lebih efisien ketimbang membangun dapur baru.
Badan Gizi Nasional mengambil langkah desentralistik dalam program Makan Bergizi Gratis. Di bawah kepemimpinan baru, BGN akan menggandeng kantin sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar sebagai dapur penyedia makanan bagi siswa.
Kepala BGN Nanik S Deyang menegaskan bahwa kantin sekolah menawarkan solusi praktis bagi daerah terpencil yang jumlah siswanya terbatas. “Di situ ada kantin, jadi bisa dong kantin itu digunakan, jadi kantin ini salah satu alternatif,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2026) .
Selain kantin, BGN juga merangkul perusahaan swasta lewat skema tanggung jawab sosial. Nanik mencontohkan kondisi geografis di Raja Ampat. “Itu ada sebuah pulau muridnya hanya 115, tapi ada dapur umum CSR-nya Pertamina, ya bisa digunakan juga,” tambahnya .
Dukungan DPR dan Akademisi
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyambut positif langkah ini. Ia menyebut pihaknya sejak awal mendorong skema desentralisasi, terutama untuk daerah 3T.
“Kalau di Komisi X sejak awal kami justru mengarahkan seperti itu bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah,” tegas Lalu di Gedung DPR RI .
Lalu menilai pendekatan ini jauh lebih masuk akal untuk menjawab kondisi geografis Indonesia. “Karena tidak mungkin daerah 3T misalnya di Kepulauan Aru dapurnya di Ambon dan sebagainya,” jelasnya.
Pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada Agustinus Subarsono mendorong BGN lebih agresif merangkul UMKM dan pemerintah daerah. Ia mengkritik model penunjukan langsung yang dinilai menjadikan program ini sebagai tamu bagi kepala daerah.
Pengamat kebijakan publik Universitas Lampung Dedy Hermawan menilai strategi ini efektif menekan pengeluaran negara. “Ini bisa menjadi jalan keluar bagaimana program ini bisa menyentuh kelompok sasaran tanpa harus mengeluarkan biaya besar,” urainya .
