Bursa Ketum PBNU menghangat jelang muktamar. Savic Ali meyakini Istana tak akan cawe-cawe, meski nama menteri hingga elite politik mulai disebut.
Ketua PBNU Savic Ali meyakini Istana tidak akan mencampuri perebutan kursi Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-35 NU. Ia menilai Presiden Prabowo Subianto tidak punya alasan kuat untuk mendukung satu nama tertentu.
“Saya kira dalam konteks Presiden Prabowo, kalau dia bisa nyambung dengan siapa pun figurnya, ngapain dia ikut-ikutan? Siapa pun nanti yang jadi ketua umum PBNU kan bisa diajak ngobrol,” kata Savic dalam Podcast Gaspol! Kompas.com, Sabtu, 16 Mei 2026.
Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 1–5 Agustus 2026. PBNU menyebut lokasi muktamar belum diputuskan, sementara Munas Alim Ulama dan Konbes NU disiapkan lebih dulu pada Juni 2026, dikutip dari ANTARA.
Trauma Muktamar Cipasung
Savic mengingatkan, warga Nahdliyin memiliki memori kuat terhadap campur tangan kekuasaan dalam muktamar. Ia menyinggung Muktamar Cipasung 1994 saat rezim Orde Baru disebut berupaya menggagalkan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih kembali.
“Saya kira ngapain Istana berkepentingan untuk mendukung salah satu calon misalnya? Apalagi NU itu punya trauma dengan keterlibatan Istana di muktamar,” ujar Savic.
Menurut Savic, intervensi justru bisa memicu resistensi dari para kiai dan warga NU. Karena itu, ia memandang sikap paling rasional bagi Istana adalah menjaga jarak dari kontestasi internal PBNU.
Nama Menteri Mulai Disebut
Meski yakin Istana tidak akan ikut bermain, Savic tidak menampik adanya sejumlah nama dari kabinet yang mulai disebut. Salah satunya Menteri Agama Nasaruddin Umar.
“Saya dengar bahwa Menteri Agama infonya juga berkepentingan, berminat untuk menjadi ketua umum PBNU. Tapi ya lagi-lagi kalau mau jadi ketua umum PBNU ya mundur jadi menteri,” kata Savic.
Nama Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga ikut beredar. Namun, Savic meragukan Ketua Umum PKB yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu benar-benar akan maju dalam bursa PBNU.
