A’wan PBNU KH Abdul Muhaimin melempar kritik tajam soal melemahnya peran advokasi NU dan gaya kepemimpinan yang sentralistik.
A’wan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Muhaimin melontarkan kritik tajam terhadap kondisi internal organisasinya. Ia menyoroti tajam hilangnya daya tawar NU dalam merespons isu strategis nasional serta melemahnya peran advokasi di tengah berbagai persoalan rakyat.
Kritik tersebut ia sampaikan secara terbuka dalam diskusi interaktif bertajuk “NU di Persimpangan: Menjaga Peran Civil Society di Era Baru” yang berlangsung di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Kehilangan Peran Advokasi Rakyat
Kiai Muhaimin mengaku sangat prihatin melihat absennya advokasi NU dalam mendampingi masyarakat yang berhadapan dengan konflik agraria dan proyek strategis nasional. Ia mengambil contoh konkret dari kasus Wadas dan polemik Proyek Strategis Nasional (PSN) di PIK 2. Menurutnya, lembaga dari organisasi lain justru lebih sigap turun tangan membela rakyat.
“Saya sedih sebagai A’wan. Kasus Wadas itu dikawal LBH Muhammadiyah, yang mengawal kasus PSN di PIK 2 juga LBH Muhammadiyah. Ke mana NU-nya?” gugat Pengasuh Ponpes Nurul Ummahat Yogyakarta ini mempertanyakan kehadiran organisasinya.
Ia menegaskan, absennya peran ini membuat NU kehilangan posisi tawar (bargaining position) dalam percaturan kebijakan politik dan ekonomi nasional. Bahkan, pesantren yang menjadi fondasi utama organisasi justru masih sering terpinggirkan dari kebijakan negara.
“NU hari ini tidak memiliki bargaining position dalam kebijakan politik-ekonomi, apalagi pesantren yang sampai sekarang masih terpinggirkan,” tambahnya.
Kepemimpinan ‘One Man Show’ dan Tiga Masalah Krusial
Selain menyoroti kelemahan di sektor advokasi, Kiai Muhaimin juga mengkritik keras pola kepemimpinan PBNU yang ia anggap semakin sentralistik. Ia melihat struktur organisasi saat ini berjalan tidak seimbang dan hanya berpusat pada tokoh tertentu.
“Struktur PBNU sekarang saya lihat seperti one man show. Acara apa pun, yang datang ya itu-itu saja,” ungkapnya lugas.
