Sebuah unggahan di X memantik perdebatan yang lebih tua dari kebijakan itu sendiri—untuk apa, sesungguhnya, sebuah universitas ada?
Sabtu, 25 April 2026, Anies Baswedan menulis sesuatu yang tidak panjang, tapi menghantam tepat.
“Ada kebijakan yang tampak efisien dalam jangka pendek, tapi bila tidak hati-hati, justru membelokkan arah perjalanan bangsa dalam jangka panjang,” tulis mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu lewat akun X pribadinya.
Ia tidak menyebut nama. Tapi semua orang tahu wacana mana yang ia maksud.
Dua hari sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco melontarkan pernyataan yang langsung memantik reaksi. Dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Kabupaten Badung, Bali, pada 23 April 2026, ia menyatakan bahwa program studi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri akan dipilah, dievaluasi, dan bila perlu ditutup.
Alasannya konkret: setiap tahun kampus meluluskan sekitar 1,9 juta orang, namun serapan kerja jauh dari sebanding. Prodi kependidikan saja mencetak 490.000 lulusan per tahun, sementara kebutuhan guru baru hanya sekitar 20.000.
Di atas kertas, logikanya masuk akal. Namun bagi Anies, masalahnya bukan pada datanya—melainkan pada cara membaca data itu.
Ilmu yang Tak Terlihat Kegunaannya—Sampai Dibutuhkan
Anies mengingatkan sebuah paradoks yang kerap luput dari meja kebijakan.
Kecerdasan buatan, internet, revolusi medis yang menyelamatkan jutaan nyawa saat pandemi—semuanya bertumpu pada fondasi yang dibangun oleh para ilmuwan yang tidak sedang memikirkan pasar. “Rumus-rumus yang tampak abstrak, teori-teori yang dulu dianggap tidak berguna, justru melahirkan teknologi yang kini kita anggap keniscayaan,” tulisnya.
Relevansi sebuah ilmu tidak bisa diukur dengan cakrawala waktu yang sempit. Negara yang hanya menyiapkan tenaga siap pakai tanpa melahirkan pemikir-pemikir dasar berisiko terjebak sebagai pengguna belaka—mengimpor solusi, alih-alih menghasilkan jawaban dari dalam negeri.
Solusinya, kata Anies, bukan menutup ilmu murni. Melainkan menjembatani dan menguatkan ekosistem riset.
PTN yang Lebih Sibuk Meraup Mahasiswa
Kekhawatiran senada, dengan nada yang lebih keras, sudah disuarakan jauh sebelum wacana Badung bergulir.
Dalam RDPU bersama Komisi X DPR RI di Senayan pada 10 Februari 2026, Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini menyebut PTN—khususnya yang berstatus Berbadan Hukum—telah mengalami distorsi fungsi yang serius.
PTN, katanya, kini lebih menyerupai “industri kursus kuliah massal” daripada pusat riset dan penghasil ilmu pengetahuan. Tekanan mencari pendapatan sendiri membuat kampus negeri berlomba meraup mahasiswa sebanyak-banyaknya.
Dampaknya sudah terlihat di peringkat global: belum ada satu pun kampus Indonesia yang menembus 100 besar dunia, sementara National University of Singapore bertengger di peringkat ke-8 dan Nanyang Technological University di peringkat ke-12.
Bagi Didik, akar masalahnya bukan pada jenis prodi yang dibuka. Orientasi kampus sudah melenceng jauh sebelum kebijakan sortasi ini digulirkan.
Jembatan, Bukan Penutupan
Dua suara dari dua forum berbeda itu bertemu pada satu kesimpulan.
Kampus tidak boleh tuli terhadap tuntutan zaman, tetapi menjawab tantangan industri tidak harus berarti mengamputasi ilmu dasar. Yang dibutuhkan adalah ekosistem yang memungkinkan ilmu murni dan ilmu terapan tumbuh berdampingan.
Kampus bukan pabrik. Ia adalah ruang di mana bangsa mempersiapkan bukan hanya pekerja untuk hari ini, tetapi pemikir untuk esok. Pilihan untuk menjaga keseimbangan itu ada sekarang—sebelum pintu-pintu prodi itu ditutup satu per satu.***
