Pemerintah mau menutup prodi yang “tidak relevan industri.” Kedengarannya masuk akal. Tapi, ada yang lebih gelap di balik kebijakan itu—dan dua filsuf sudah memperingatkan kita dari puluhan tahun lalu.
Coba perhatikan pilihan katanya.
Ketika pemerintah—lewat Sekjen Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco—mengumumkan rencana penutupan sejumlah program studi pada Rabu, 23 April 2026 lalu, frasa yang dipilih bukan “jurusan yang gagal mendidik” atau “prodi yang tidak mencerahkan mahasiswanya.”
Yang dipilih adalah: “tidak relevan dengan kebutuhan industri”.
Dua kata itu—industri dan relevan—sebenarnya sudah menceritakan segalanya.
Ini Datanya Dulu
Setiap tahun, perguruan tinggi di Indonesia meluluskan sekitar 1,9 juta orang. Mayoritas—1,7 juta—adalah sarjana. Dan dari sana muncul yang namanya “mismatch” alias ketidakcocokan.
Prodi kependidikan, misalnya, mencetak sekitar 490.000 lulusan per tahun. Tapi, kebutuhan guru baru? Cuma sekitar 20.000. Artinya, hampir 470.000 orang per tahun berpotensi nganggur dengan gelar di tangan.
Sekitar 60 persen prodi di Indonesia juga berasal dari rumpun ilmu sosial. Dan pada 2028, Indonesia diproyeksikan bakal kelebihan dokter—bahkan menurut standar minimal Bank Dunia.
Solusi pemerintah: arahkan semua sumber daya intelektual bangsa ke delapan industri strategis. Energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju.
Terdengar keren. Terdengar visioner. Tapi, tunggu dulu.
Ada Filsuf yang Sudah Bilang Ini Bakal Terjadi
Herbert Marcuse, filsuf Jerman-Amerika, menulis buku One-Dimensional Man pada 1964. Isinya, kira-kira, begini: masyarakat modern perlahan tapi pasti kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis—bukan karena dilarang, tapi karena sistem ekonomi dan teknologi mengkondisikan kita untuk hanya memikirkan hal-hal yang “berguna” secara ekonomi.
Dalam bahasa yang lebih santai: kita diajarkan untuk bertanya “ini menghasilkan uang enggak?” sebelum bertanya “ini benar enggak?” atau “ini baik untuk manusia enggak?”
