Rencana Penutupan Prodi ‘Tak Ramah Industri’: Ternyata Sekolah Cuma Bikin Kamu Jadi Sekrup

304 Dilihat
Seorang lulusan duduk di dalam mesin yang membentuknya menjadi sekrup industri. Ilustrasi ini menggambarkan argumen Herbert Marcuse dalam One-Dimensional Man (1964): bahwa sistem modern tidak melarang manusia berpikir—ia cukup mengkondisikan manusia untuk hanya memikirkan hal yang "berguna" secara ekonomi. Yang tidak berguna, dibuang. ILUSTRASI/AI GENERATE
Pemerintah mau menutup prodi yang “tidak relevan industri.” Kedengarannya masuk akal. Tapi, ada yang lebih gelap di balik kebijakan itu—dan dua filsuf sudah memperingatkan kita dari puluhan tahun lalu.

Coba perhatikan pilihan katanya.

Ketika pemerintah—lewat Sekjen Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco—mengumumkan rencana penutupan sejumlah program studi pada Rabu, 23 April 2026 lalu, frasa yang dipilih bukan “jurusan yang gagal mendidik” atau “prodi yang tidak mencerahkan mahasiswanya.”

Yang dipilih adalah: “tidak relevan dengan kebutuhan industri”.

Bacaan Lainnya
Iklan

Dua kata itu—industri dan relevan—sebenarnya sudah menceritakan segalanya.

Ini Datanya Dulu

Setiap tahun, perguruan tinggi di Indonesia meluluskan sekitar 1,9 juta orang. Mayoritas—1,7 juta—adalah sarjana. Dan dari sana muncul yang namanya “mismatch” alias ketidakcocokan.

Prodi kependidikan, misalnya, mencetak sekitar 490.000 lulusan per tahun. Tapi, kebutuhan guru baru? Cuma sekitar 20.000. Artinya, hampir 470.000 orang per tahun berpotensi nganggur dengan gelar di tangan.

Sekitar 60 persen prodi di Indonesia juga berasal dari rumpun ilmu sosial. Dan pada 2028, Indonesia diproyeksikan bakal kelebihan dokter—bahkan menurut standar minimal Bank Dunia.

Solusi pemerintah: arahkan semua sumber daya intelektual bangsa ke delapan industri strategis. Energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju.

Terdengar keren. Terdengar visioner. Tapi, tunggu dulu.

Ada Filsuf yang Sudah Bilang Ini Bakal Terjadi

Herbert Marcuse, filsuf Jerman-Amerika, menulis buku One-Dimensional Man pada 1964. Isinya, kira-kira, begini: masyarakat modern perlahan tapi pasti kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis—bukan karena dilarang, tapi karena sistem ekonomi dan teknologi mengkondisikan kita untuk hanya memikirkan hal-hal yang “berguna” secara ekonomi.

Dalam bahasa yang lebih santai: kita diajarkan untuk bertanya “ini menghasilkan uang enggak?” sebelum bertanya “ini benar enggak?” atau “ini baik untuk manusia enggak?”

Dan kebijakan penutupan prodi ini adalah contoh paling nyata dari apa yang Marcuse khawatirkan.

Nilai sebuah jurusan—dan nilai manusia di dalamnya—diukur dari seberapa cepat lulusannya terserap industri. Kalau enggak terserap? Jurusannya dianggap sampah. Orangnya dianggap gagal.

Lini produksi yang mencetak lulusan identik—dan membuang mereka yang tidak pas di slotnya. Ivan Illich sudah memperingatkan ini pada 1971: universitas modern bukan tempat belajar, melainkan pusat rekrutmen masyarakat konsumer yang menyortir siapa layak dan siapa tidak. Satu sosok yang mendongak ke atas, keluar dari barisan, menjadi satu-satunya tanda bahwa kesadaran itu masih mungkin. ILUSTRASI/AI GENERATE
Terus, Ada Ivan Illich yang Lebih Keras Lagi

Kalau Marcuse bicara soal masyarakat yang dikondisikan, Ivan Illich langsung nunjuk tersangkanya: sekolah itu sendiri.

Dalam Deschooling Society (1971), Illich bilang bahwa sekolah modern sejak awal memang tidak dirancang untuk membebaskan. Sekolah dirancang untuk mengkondisikan kita agar percaya bahwa nilai diri kita ditentukan oleh ijazah—dan bahwa belajar yang “sah” hanya terjadi di dalam institusi resmi.

Sekarang pikirin ini: sistem yang dulu bilang “kuliahlah, raih gelar, masa depanmu terjamin”—sekarang tiba-tiba bilang “gelarmu cuma berharga kalau sesuai daftar industri yang kami tentukan.”

Bukan reformasi. Ini pemindahan goalposts di tengah permainan.

Pertanyaan yang Tidak Diajukan

Oke, data mismatch-nya valid. Memang ada masalah. Tapi, coba perhatikan pertanyaan yang tidak diajukan pemerintah.

Kalau 470.000 lulusan keguruan tidak terserap sebagai guru—pertanyaannya harusnya juga: mengapa negara cuma bisa merekrut 20.000 guru baru per tahun? Apa itu karena Indonesia sudah cukup guru? Atau karena anggaran rekrutmen ASN guru memang dibatasi dan tidak pernah serius dibenahi?

Kalau jawabannya yang kedua—dan besar kemungkinan iya—maka masalahnya bukan di jurusan keguruan. Masalahnya ada di kebijakan fiskal dan birokrasi yang stagnan.

Tapi, menutup prodi jauh lebih mudah daripada mereformasi birokrasi. Dan itu yang sedang terjadi.

Ngomongin “Strategis”—Strategis Buat Siapa?

Kembali ke delapan industri strategis tadi. Ada yang janggal.

“Kesehatan” masuk dalam daftar industri strategis—tapi di narasi yang sama, pemerintah juga bilang dokter bakal oversupply pada 2028. Jadi, strategisnya di mana? Kita butuh lebih banyak tenaga kesehatan atau tidak?

Ini bukan inkonsistensi kecil. Ini menunjukkan bahwa “strategis” ditentukan oleh logika pasar yang bisa berubah sewaktu-waktu—bukan oleh kebutuhan manusia yang lebih mendasar.

Dan pertanyaan yang lebih keras: siapa yang duduk di meja ketika “delapan industri strategis” ini ditetapkan? Apakah ada akademisi lintas disiplin di sana? Apakah ada suara dari komunitas, seniman, sejarawan, atau filsuf? Atau hanya teknokrat dan pelaku industri?

Karena, kalau hanya pelaku industri yang menentukan ke mana pendidikan diarahkan, maka pendidikan sudah berhenti menjadi urusan peradaban. Ia menjadi urusan sumber daya manusia korporasi.

Lalu Di Mana Filsafat, Sastra, Ilmu Sosial?

Dalam narasi delapan industri strategis itu, tidak ada ruang untuk sastra. Tidak ada filsafat. Tidak ada antropologi, sejarah, atau seni.

Dan itu bukan kebetulan.

Marcuse sudah menjelaskan: ilmu-ilmu kritis—yang mengajarkan orang untuk mempertanyakan struktur kekuasaan, mengenali eksploitasi, dan membayangkan dunia yang berbeda—berbahaya bagi sistem yang ingin berjalan tanpa pertanyaan.

Operator drone yang paham etika perang adalah masalah bagi kontraktor pertahanan. Insinyur energi yang paham hak-hak komunitas lokal adalah masalah bagi perusahaan tambang. Ahli digitalisasi yang paham privasi data adalah masalah bagi platform yang jual data penggunanya.

Manusia yang “hanya” tahu cara mengoperasikan sistem—tanpa tahu mengapa sistem itu ada dan untuk siapa—jauh lebih mudah dikelola.

Dan itulah sekrup yang sedang dicetak.

Ketika pemerintah memutuskan bahwa sastra, filsafat, dan ilmu sosial lebih ringan dari roda gigi industri, maka bukan jurusannya yang sedang ditimbang—melainkan nilai kemanusiaan itu sendiri. Ki Hadjar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai upaya mencapai “keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.” Dalam timbangan ini, kata-kata itu nyaris tak berbobot. ILUSTRASI/AI GENERATE
Ki Hadjar Dewantara Sudah Bilang dari Dulu

Ada ironi besar di sini.

Indonesia punya warisan pemikiran pendidikan yang seharusnya jadi tameng dari logika semacam ini. Ki Hadjar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai upaya “menuntun kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.”

Keselamatan dan kebahagiaan. Bukan produktivitas dan daya saing.

Ketika pemerintah memutuskan bahwa prodi hanya layak hidup kalau lulusannya terserap delapan industri yang ditetapkan dari atas—pada saat yang sama, mereka sedang diam-diam meninggalkan warisan Ki Hadjar. 

Tanpa pengumuman. Tanpa debat publik. Tanpa minta izin kepada generasi yang akan menanggung akibatnya.

Siapa yang Diuntungkan?

Ini pertanyaan yang paling penting dan paling jarang diajukan.

Kebijakan ini menguntungkan sektor industri yang mendapat pasokan tenaga kerja terlatih—dengan biaya pendidikan yang ditanggung negara, alias kita semua lewat pajak. 

Negara menanggung ongkos mencetak tenaga kerja, tapi keuntungannya mengalir ke perusahaan. Dalam bahasa ekonomi politik: socialization of cost for private benefit.

Sementara yang dirugikan adalah mereka yang minat dan bakatnya tidak masuk dalam daftar delapan industri. Mereka yang ingin menjadi seniman, sejarawan, guru desa, pegiat komunitas, atau filsuf—yang mungkin tidak menghasilkan devisa langsung, tapi menjaga agar peradaban kita tidak runtuh dari dalam.

Jadi Apa yang Bisa Dilakukan?

Mengkritik tanpa arah itu mudah. Jadi, agar narasi ini terarah, ini beberapa hal yang perlu dipikirkan bersama.

Satu: masalah mismatch nyata dan harus ditangani—tapi solusinya bukan menutup prodi. Banyak negara justru mengatasi mismatch dengan memperkuat kurikulum lintas disiplin dan berbasis kompetensi. 

Humaniora dan sains bisa hidup berdampingan, bahkan saling memperkuat.

Dua: masalah pengangguran terdidik tidak bisa diselesaikan hanya dari sisi pendidikan. Sisi permintaan—kapasitas ekonomi menyerap tenaga kerja terdidik—juga harus dibenahi. 

Kalau ekonominya stagnan, menutup prodi tidak akan menyelesaikan apa pun. Cuma menggeser masalah.

Tiga: penetapan “industri strategis” harus transparan dan melibatkan suara yang lebih luas—termasuk akademisi humaniora, komunitas lokal, dan tentu saja mahasiswa itu sendiri. Pendidikan terlalu penting untuk diserahkan sepenuhnya kepada pasar.

Kesimpulannya?

Marcuse pernah bilang bahwa ciri masyarakat satu dimensi adalah ketidakmampuannya membayangkan bahwa dunia bisa berbeda dari yang ada sekarang.

Kalau generasi yang tumbuh dalam sistem ini tidak pernah diajarkan filsafat, sastra, sejarah, dan ilmu-ilmu kritis lainnya—maka generasi itu mungkin tidak akan punya bahasa untuk mempertanyakan sistem tersebut. Mereka tidak akan tahu bahwa ada pertanyaan yang belum dijawab. 

Mereka tidak akan tahu bahwa ada kemungkinan lain.

Dan itulah, pada akhirnya, yang paling berbahaya dari pendidikan yang hanya mengajarkan cara menjadi sekrup.

Bukan karena sekrupnya tidak berguna. Tapi, karena sekrup tidak pernah bertanya untuk apa mesin ini dijalankan—dan siapa yang terluka di dalam prosesnya.***

────────────────────────────────────────

DAFTAR RUJUKAN
Sumber Utama/Berita 

────────────────────────────────────────

Buku

────────────────────────────────────────

Referensi Akademik:
  • Darmawan, I Putu Ayub. “Pandangan dan Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara.” Jurnal Filsafat, Vol. 25. Universitas Gadjah Mada.
  • → https://www.researchgate.net/profile/I-Putu-Darmawan/publication/320322205 
  • Sugiarta, I.M., et al. “Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara (Tokoh Timur).” Jurnal Filsafat Indonesia, Vol. 2 No. 3, 2019, hlm. 124–136.
  • Nugroho, Bambang, dkk. “Filosofi Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Basis dalam Merdeka Belajar untuk Mencetak Manusia Indonesia Berkarakter.” Psiko Edukasi, Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta.
  • → https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/psikoedukasi/article/view/4374 
  • Data angka lulusan (1,9 juta/tahun, 490.000 keguruan, 20.000 kebutuhan guru, proyeksi oversupply dokter 2028) bersumber dari pernyataan resmi Sekjen Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026, Badung, Bali, 23 April 2026 — dikutip oleh Antara, Kompas, dan Tempo.
  • Definisi pendidikan Ki Hadjar Dewantara (“menuntun segala kodrat… agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya”) bersumber dari Karja I (Pendidikan), 1962, hlm. 14–15.
  • Teori Marcuse dan Illich dikutip dari karya orisinal masing-masing, bukan dari sumber sekunder.

Pos terkait