Pemerintah Indonesia secara resmi menangguhkan sementara seluruh pembahasan terkait implementasi Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.
Keputusan ini diambil menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah pasca serangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada akhir Februari lalu.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyatakan bahwa fokus diplomasi Indonesia saat ini beralih total untuk merespons situasi krisis di kawasan tersebut.
“Ya ini sekarang pembicaraan BoP semuanya on hold, semua perhatian shifted (teralihkan) ke situasi di Iran,” ujar Sugiono kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (6/3).
Pernyataan ini disampaikan menanggapi derasnya desakan publik agar Indonesia keluar dari keanggotaan BoP. Dewan tersebut dinilai kontroversial karena melibatkan aktor-aktor yang sedang berkonflik.
Konsultasi dengan Negara Teluk Tetap Berjalan
Menlu menjelaskan bahwa meskipun agenda formal BoP ditangguhkan, komunikasi dengan negara-negara sahabat, khususnya di kawasan Teluk, tetap dijalin.
Konsultasi erat dilakukan mengingat negara-negara tersebut juga merupakan anggota BoP. Mereka juga terdampak langsung oleh eskalasi konflik yang terjadi.
“Kalau masalah Board of Peace, kita tetap konsultasi dan konsolidasi dekat dengan rekan-rekan kita yang ada di Teluk. Karena mereka juga mengalami (dampak) serangan. Karena mereka juga kan ada di BoP,” jelas Sugiono.
Kemlu: Belum Ada Keputusan Keluar dari BoP
Pernyataan Menlu tersebut diperkuat oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, dalam press briefing di Jakarta pada hari yang sama.
Ia menegaskan bahwa untuk sementara waktu, tidak ada pertemuan atau pembahasan khusus terkait BoP.
“Segala pembahasan tentang BoP saat ini ditangguhkan atau istilahnya on hold,” kata Yvonne.
“Fokus diplomasi Indonesia saat ini adalah memastikan keselamatan dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia di wilayah terdampak konflik, serta menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi eskalasi,” tambahnya.
BoP Dikritik Jadi ‘Board of War’
Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya tekanan dari koalisi masyarakat sipil. Sebuah petisi diluncurkan oleh puluhan akademisi, aktivis, dan budayawan.
Mereka mengkritik keras keterlibatan Indonesia dalam BoP. Bahkan menyebut akronim BoP telah berubah menjadi Board of War (Dewan Perang).
Hal ini menyusul serangan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat–Israel terhadap Iran.
“Kami menilai serangan Amerika Serikat–Israel terhadap Iran telah melanggar hukum internasional dan merusak perdamaian dunia. Dengan demikian, Board of Peace sudah berubah menjadi ‘Board of War’,” ujar Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, yang turut menandatangani petisi tersebut.
Diplomasi Aktif ke Kawasan
Di tengah ketegangan ini, Indonesia secara aktif menjalankan diplomasi kawasan. Presiden Prabowo Subianto dilaporkan telah melakukan komunikasi telepon dengan sebagian besar pemimpin negara-negara Teluk.
Mereka membahas perkembangan situasi terkini di Timur Tengah.
Selain itu, Menlu Sugiono juga telah menyerahkan surat duka cita dari Presiden Prabowo kepada pemerintah Iran. Hal ini terkait gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan militer baru-baru ini.
Sugiono menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dalam setiap eskalasi konflik.
Sikap Pemerintah Masih Dinamis
Dengan situasi yang masih terus berkembang, pemerintah Indonesia memastikan akan terus memantau perkembangan terkini.
Setiap keputusan terkait partisipasi Indonesia dalam mekanisme internasional akan didasarkan pada pertimbangan politik luar negeri bebas aktif.
Prioritas utama tetap pada perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.***
