Sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini datang di tengah polemik tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
__________
Pernyataan sikap dukungan PPAD dibacakan oleh Plt Ketua Umum PPAD, Mayjen (Purn) Komaruddin Simanjuntak, dalam kunjungan mereka ke Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 2 Mei 2025.
Momen itu dihadiri tokoh-tokoh senior militer Indonesia, seperti Jenderal (Purn) Agum Gumelar, Jenderal (Purn) Wiranto, Laksamana (Purn) Siwi Sukma Adji, Marsekal (Purn) Yuyu Sutisna, Letjen (Purn) HBL Mantiri, dan Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
Dalam forum tersebut, PPAD menegaskan komitmen mereka untuk mendukung program pemerintah, sesuai Asta Cita Presiden Prabowo. PPAD juga menyatakan pentingnya menjaga persatuan serta ketaatan pada konstitusi.
Berikut ini 5 pernyataan sikap PPAD:
- Wadah purnawirawan TNI-Polri yang resmi adalah PEPABRI, LVRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri dan PERIP.
- Soliditas TNI Polri merupakan jaminan bagi tetap tegak dan utuhnya NKRI, oleh karena itu diperlukan konsolidasi yang terus menerus
- Purnawirawan TNI-Polri walaupun sudah purna tugas, tetapi belum purna pengabdian, tetap berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Tri Brata. Sehingga purnawirawan TNI-Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi.
- Purnawirawan TNI-Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan asta cita.
- Purnawirawan TNI-Polri mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional.
Menjawab Tuntutan Pemakzulan Gibran?
Dukungan itu datang kala barisan purnawirawan lainnya, yang tergabung Forum Purnawirawan Prajurit TNI—dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan—mengeluarkan delapan tuntutan politik.
Salah satu tuntutan mereka adalah usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Dasar tuntutan itu adalah, para purnawirawan menilai keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan Gibran melanggar hukum acara dan etika ketatanegaraan.
Surat tuntutan ini juga diketahui oleh Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 24 April 2025, untuk membahas tuntutan tersebut.
Usai pertemuan, Wiranto—yang ternyata termasuk dalam bagian PPAD—menyebut jika Presiden Prabowo menghargai dan memahami pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNi tersebut.
Menurut Wiranto, pemahaman ini timbul karena kesamaan latar belakang antara Prabowo dengan para purnawirawan yang tergabung dalam forum tersebut.
“Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama dengan jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu, beliau memahami (tuntutan dan usulan) itu,” kata Wiranto kepada wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 24 April 2025.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga menyatakan pemerintah menghormati pandangan itu, dan akan mengkaji masukan tersebut secara mendalam.
“Ya kita mendengar semua masukan dari para senior-senior purnawirawan,” kata Sjafrie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 April 2025.
Sjafrie menegaskan bahwa tuntutan tersebut tidak akan mengganggu soliditas kabinet dan pemerintahan Prabowo.
Soliditas pemerintahan itu sudah terlihat di mana rakyat bersatu. Rakyat yang penting itu adalah urusan pangan papan dan sandang sudah selesai,” kata dia.
Sementara itu, menurut pengamat politik Muslim Arbi, desakan pemakzulan Gibran bisa saja meluas secara nasional, mengingat jaringan purnawirawan TNI yang tersebar di seluruh Indonesia dan memiliki pengaruh besar di masyarakat.
“Gerakan ini bukan gerakan spontan, melainkan bagian dari gelombang yang lebih besar yang berpotensi meluas sampai ke seluruh Indonesia,” kata Muslim, dikutip dari RMOL, Kamis, 1 Mei 2025.
Muslim menilai, kehadiran Try Sutrisno—yang merupakan wakil presiden era Presiden Soeharto itu—bisa menambah bobot moral dan politik yang sangat besar terhadap tuntutan tersebut.
Muslim bahkan memperkirakan, dalam waktu dekat ini bakal bermunculan pernyataan-pernyataan serupa dari berbagai kelompok purnawirawan di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kecamatan.
Namun, munculnya dukungan dari PPAD—yang tentunya juga memiliki pengaruh besar di masyarakat, sebagaimana disebutkan Muslim—sepertinya bakal membuat isu ini menjadi lebih dinamis.
