Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar penggunaan patroli dan pengawalan (patwal) bagi pejabat negara dibatasi hanya untuk Presiden dan Wakil Presiden. Penggunaan patwal yang berlebihan dinilai menimbulkan kemacetan, kecemburuan sosial, serta suara sirine yang bisa membuat pengguna jalan stres.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI, Djoko Setijowarno, menegaskan bahwa pejabat negara di luar Presiden dan Wakil Presiden tidak perlu mendapat fasilitas pengawalan. “Dalam keseharian yang sudah padat dengan kemacetan di Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi hanya untuk Presiden dan Wakil Presiden,” ujar Djoko, Senin, 27 Januari 2025.
Ia menilai bahwa pejabat negara seharusnya memanfaatkan angkutan umum, yang kini telah menjangkau 89,5 persen wilayah Jakarta. “Setiap kawasan permukiman di Jakarta sudah dilayani angkutan umum, dengan halte yang rata-rata berjarak 500 meter dari hunian. Ini setara dengan kota-kota besar dunia, di mana para pejabatnya pun terbiasa menggunakan transportasi publik,” kata Djoko.
Djoko memperkirakan ada ratusan kendaraan yang saat ini mendapatkan layanan patwal di Jakarta. Menurutnya, keberadaan iring-iringan pejabat justru memperburuk kemacetan dan meningkatkan stres pengguna jalan lain akibat bunyi sirene patwal yang terus-menerus. “Jalan dibangun dari pajak rakyat dan digunakan oleh masyarakat umum. Semua orang berhak menikmatinya, kecuali untuk kendaraan tertentu yang telah diatur dalam Pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Djoko mengusulkan agar pejabat negara membiasakan diri menggunakan angkutan umum setidaknya sekali seminggu. “Kalau mereka naik transportasi umum, mereka bisa melihat langsung bagaimana kondisi kehidupan masyarakat,” ujarnya. “Di Indonesia, jarang ada pejabat yang mau naik kendaraan umum setiap hari untuk berangkat kerja. Padahal, dibutuhkan pejabat yang lebih peka terhadap kehidupan sosial rakyatnya.”
Ketua Umum MTI, Tory Damantoro, juga menilai bahwa pejabat harus mulai mengurangi penggunaan patwal di jalan raya. Ia mencontohkan negara-negara maju, di mana pejabat publik lebih memilih menggunakan transportasi umum. “Filosofi hidup di kota besar adalah hidup bersama, karena penduduknya banyak. Kalau semua ingin diprioritaskan di jalan, akan timbul kecemburuan sosial,” kata Tory.
