Muncul usulan agar pejabat negara selain Presiden dan Wapres menggunakan angkutan umum saja, menyusul munculnya polemik penggunaan petugas patroli dan pengawalan (patwal) pejabat negara setelah viralnya peristiwa Raffi Ahmad. Bagaimana pandangan pejabatnya sendiri tentang usulan ini?
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai bahwa pejabat negara masih memerlukan patwal untuk menghindari kemacetan, agar bisa menghadiri rapat tepat waktu.
Pernyataan itu disampaikan Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 31 Januari 2025, merespons wacana mengenai penggunaan angkutan umum oleh pejabat.
Menurut Hidayat, jika transportasi umum tidak memadai, pejabat bisa terjebak kemacetan dan terlambat hadir rapat. Kata dia, masyarakat tentu tidak ingin rapat-rapat di lembaga negara terlambat hanya karena pejabatnya terlambat datang akibat kena macet.
“Jika ada agenda penting yang melibatkan pejabat dan mereka terlambat datang karena kemacetan, masyarakat tentu tidak senang,” kata Hidayat.
Dan menurutnya, keterlambatan pejabat bisa memberikan dampak buruk bagi jalannya rapat di lembaga negara.
Di bagian lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku sudah terbiasa menggunakan angkutan umum sejak kecil. Maka itu dia merasa tidak perlu diajari tentang hal tersebut.
“Saya sudah menjadi kondektur angkot selama tiga tahun di terminal dan sopir angkot dua tahun saat SMA,” ujar Bahlil di Bogor, Jawa Barat, Ahad, 2 Februari 2025.
Bahlil menyatakan bahwa menggunakan angkutan umum bukanlah masalah baginya. Dia menegaskan hal tersebut tidak perlu diumumkan ke publik.
“Tidak ada masalah menggunakan angkutan umum, tapi tidak perlu diumumkan begitu saja,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, isu penggunaan patwal ini kembali mencuat setelah insiden yang melibatkan petugas patwal yang dinilai arogan ketika membuka jalan untuk kendaraan dengan pelat RI 36 beberapa waktu lalu.
Sebagai respons terhadap hal ini, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar pejabat negara mulai menggunakan transportasi umum dan mengurangi ketergantungan pada patwal, dan patwal hanya digunakan untuk Presiden dan Wakil Presiden.
Usulan ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan mengurangi kesan adanya perlakuan khusus bagi pejabat negara. ***
