Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) tetap teguh menolak tawaran pemerintah untuk mengelola tambang. Organisasi yang menaungi gereja-gereja Protestan di Indonesia ini menegaskan bahwa mereka tidak ingin kehilangan sandaran moral, terutama dalam advokasi hak-hak masyarakat adat yang selama ini menjadi korban industri tambang.
Ketua Umum PGI 2024-2029, Jacklevyn Fritz Manuputy atau Jacky, menuturkan bahwa pihaknya menerima banyak masukan dari masyarakat adat agar menolak tawaran tersebut. “Kami menerima banyak sekali masukan ketika tawaran itu datang, mengingatkan agar tidak menerimanya,” ujar Jacky di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Januari 2025.
Jacky menegaskan, jika PGI menerima tawaran tersebut, mereka akan berhadapan dengan dilema moral yang besar. Sebab, selama ini PGI berada di garda terdepan dalam mengadvokasi keadilan ekologi dan hak masyarakat adat. “Rasanya kami akan melawan diri sendiri jika tiba-tiba menerima tawaran ini,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa menerima izin tambang akan bertolak belakang dengan sikap kritis yang terus dijaga PGI dalam isu keadilan lingkungan. Oleh karena itu, sebelum mengambil sikap, PGI telah melakukan kajian mendalam terhadap tawaran tersebut.
“Hasil kajian menunjukkan bahwa PGI sebagai organisasi keagamaan tidak memiliki kapasitas untuk mengelola tambang. Risikonya besar,” kata Jacky. Kajian itu melibatkan para ahli dan praktisi yang akhirnya menyimpulkan bahwa pengelolaan tambang bukan ranah yang bisa PGI jalankan.
Tak Punya Modal dan Kapasitas
Selain pertimbangan moral, Jacky menegaskan bahwa PGI tidak memiliki sumber daya dan modal besar yang diperlukan untuk mengelola tambang. Bahkan, ia menyoroti bahwa regulasi terkait pertambangan masih bermasalah.
“Perundang-undangan masih belum beres. Revisi Minerba sempat ditawarkan, tapi belum ada tindak lanjutnya,” ungkapnya.
Lebih jauh, sikap PGI ini sejalan dengan pendirian Dewan Gereja-Gereja Sedunia yang selama ini konsisten menyuarakan kritik terhadap deforestasi dan ketidakadilan ekologi. PGI pun memilih mendukung pertumbuhan hijau atau green growth, seperti yang juga disuarakan oleh pemerintah.
Tegas Menolak, Tetap Mengapresiasi Pemerintah
Meski menolak, PGI tetap menghargai niat baik pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada organisasi masyarakat untuk mengelola tambang.