Palang Merah Indonesia (PMI) kisruh setelah muncul dualisme kepemimpinan, antara kubu Jusuf Kalla dan kubu Agung Laksono. Motif asli perebutan belum diketahui pasti, namun ada fakta-fakta yang selama ini berlangsung dalam tubuh PMI, yang sepertinya pantas menjadi alasan kenapa organisasi nirlaba ini jadi rebutan. Ada sumber daya gede di situ.
Guru Besar Ilmu Administrasi Pembangunan Kesehatan Universitas Indonesia Ede Surya Darmawan menduga, perebutan kursi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) terjadi karena organisasi kemanusiaan ini memiliki sumber daya besar yang rawan dipolitisasi.
“Ada sumber daya manusia di situ, ada pengelolaan keuangan di situ, ada aktivitas di situ, kemudian ada implikasi. Implikasinya sederhananya, kalau saya jadi ketua PMI, kan, saya terkenal, punya daya tawar. Itu semua bisa dikapitalisasi menjadi kekuatan politik,” kata Ede kepada wartawan, Selasa, 10 Desember.
Untuk sumber daya manusia, kata Ede, PMI memiliki jaringan pengurus yang luas, hampir di seluruh Indonesia.
“Pengurus PMI ada di lebih 30 provinsi, lebih dari 500 kabupaten kota, ribuan kecamatan dan desa. Dan PMI itu hingga ke sekolah-sekolah dengan palang merah remaja. Itu, kan, sebuah kekuatan,” katanya.
“Belum lagi dengan total relawan PMI yang jumlahnya jutaan orang. Data per Februari 2019 disebutkan bahwa PMI memiliki hampir 1,5 juta sukarelawan yang terlibat dalam pelayanan PMI”, tambah Ede.
Sumber Dananya Banyak
Daya tarik kekuatan lainnya, kata Ede, adalah adanya sumber daya uang di PMI—yang banyak sekali sumbernya.
Pasal 30 ayat (01) UU 1/2018 tentang Kepalangmerahan menyebutkan bahwa pendanaan PMI dapat diperoleh dari donasi masyarakat yang tidak mengikat, serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk menggalang donasi dari masyarakat, PMI rutin menggelar Bulan Dana PMI yang dilaksanakan selama tiga bulan setiap tahunnya. Selama periode penggalangan, PMI mengajak masyarakat, perusahaan, dan berbagai organisasi untuk memberikan sumbangan secara sukarela.
Pada Bulan Dana tahun 2024, PMI juga menyasar kepala daerah, anggota dewan, aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, Pegawai BUMN/BUMD, lurah, pamong desa, pengunjung objek wisata, pelaku usaha, dokter, bidan, pelajar, serta komponen masyarakat lainnya dengan besaran iuran dan cara pengumpulan masing-masing.
Satu kabupaten/kota bisa mengumpulkan ratusan juta sampai dengan miliaran rupiah setiap tahunya. Selain dana galangan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga memberikan dukungan dana lewat APBN dan APBD ke PMI.
Aliran uang lainnya yang menjadi sorotan, kata Ede, yaitu berasal dari pengelolaan darah.
Dalam daftar biaya pengganti pengelolaan darah (BPPD) dan tindakan, disebutkan bahwa, untuk darah biasa dihargai Rp490 ribu. Salah satu yang termahal adalah darah plasma konvalesen, yang harganya mencapai Rp2,25 juta.
Padahal, darah yang ‘diuangkan’ itu dikumpulkan dari masyarakat, gratis. Harga ini, menurut PMI, sebagai biaya pengganti pemeliharaan darah, supaya kondisinya tetap sama seperti saat berada dalam tubuh.
