Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menilai Indonesia semestinya berpihak kepada Iran sebagai negara yang diserang Amerika Serikat (AS) dan Israel. Ia menyebut sikap netral justru dapat merugikan posisi diplomasi Indonesia.
Jusuf Kalla menyampaikan pernyataan tersebut usai menggelar buka puasa dan salat tarawih bersama pengurus serta anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di kediamannya, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2026).
“Sebagai negara yang diserang dan teraniaya, Indonesia harus punya sikap. Logikanya kita harus berpihak kepada negara yang diserang,” ujar Kalla dalam keterangan video yang diterima media, Sabtu (7/3/2026) .
Menurut Kalla, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak seharusnya bersikap netral tanpa menunjukkan keberpihakan terhadap pihak yang menjadi korban serangan.
“Mesti ada itu keberpihakan. Masa, kita berpihak ke Israel, masa kita berpihak kepada Amerika yang menyerang. Logikanya kita harus berpihak dong kepada negara Iran itu,” tegasnya.
Dampak Diplomasi Jika Tak Bersikap
Kalla menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki sikap tegas terhadap negara yang teraniaya. Jika tidak, hal tersebut dapat memengaruhi hubungan diplomasi dengan negara-negara di kawasan Asia maupun dunia Islam.
“Kalau tidak punya sikap, kita kehilangan diplomasi kerja sama dengan negara-negara Asia, negara-negara Islam sebagai penduduk Islam terbesar,” kata dia.
Ia menilai konflik internasional seharusnya dapat diselesaikan melalui forum internasional guna mencari jalan damai. Lembaga internasional yang berperan dalam menjaga perdamaian perlu dimaksimalkan untuk mencegah konflik semakin meluas.
“Kalau tidak bisa diselesaikan melalui forum perdamaian, buat apa kita menjadi bagian dari itu. Artinya Indonesia harus menyuarakan sikap secara tegas,” ujar Kalla .
Pemerintah Pilih Jalur Mediasi
Sikap yang disuarakan Kalla berbeda dengan langkah yang diambil pemerintah saat ini. Kementerian Luar Negeri RI menegaskan Indonesia memilih tidak berpihak dalam konflik AS–Israel vs Iran dan memilih jalur diplomasi sebagai mediator .
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu Santo Darmosumarto menyatakan Indonesia berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif serta mendorong penyelesaian melalui jalur diplomasi. “Tentunya menjalankan amanat konstitusi untuk turut melaksanakan ketertiban dunia,” jelasnya, Jumat (6/3/2026) .
Presiden Prabowo Subianto bahkan menyatakan kesiapan untuk terbang ke Teheran guna memfasilitasi dialog jika disetujui oleh kedua belah pihak yang bertikai . Langkah ini disebut sebagai wujud komitmen Indonesia menjaga stabilitas global sesuai politik luar negeri bebas aktif .
