Ribuan pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jawa Timur terjebak di tengah eskalasi konflik bersenjata yang memanas di Timur Tengah. Pemerintah menyiapkan langkah evakuasi dan pemantauan keamanan.
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) periode 2022–2026, sebagian besar PMI asal Jatim berada di Arab Saudi (3.994 orang), Turki (958 orang), dan Qatar (638 orang). Sementara yang menetap di sekitar titik konflik tercatat 13 orang di Yordania dan satu orang di Lebanon.
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jatim, Gimbar Ombai Helawarnana, menjelaskan bahwa tidak ada penempatan PMI legal ke Israel dan Iran dalam lima tahun terakhir. ”Yang kami catat mereka yang berangkat secara resmi. Yang non-prosedural atau ilegal, kami tidak memiliki data pastinya,” ujarnya, Sabtu (7/3/2026).
Kesiapan Pemerintah Hadapi Konflik
Gejolak konflik yang belum mereda mendorong pemerintah merancang langkah pengamanan. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) telah membentuk Tim Crisis Monitoring Geopolitik di bawah Direktorat Jenderal Pelindungan.
Tim khusus itu bertugas melakukan pendataan secara real-time untuk memonitor kondisi para PMI. KP2MI juga menyiapkan hotline 24 jam di nomor +6221-2924-4800 untuk menerima laporan ancaman keamanan, masalah gaji, hingga permintaan pemulangan.
”Kanal ini diperkuat untuk menerima laporan mulai dari ancaman keamanan, masalah gaji, hingga permintaan pemulangan,” jelas Gimbar.
Skenario Evakuasi dan Pemulangan
Jika situasi memburuk, skenario evakuasi telah dirancang bersama Kementerian Luar Negeri. Titik kumpul aman atau safe house disiapkan di shelter-shelter milik perwakilan RI (KBRI/KJRI) di negara terdampak sebagai pelindung fisik dan psikis bagi WNI.
Gimbar menyebut, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jatim sudah dilakukan untuk menghadapi kemungkinan pemulangan massal. Apabila pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, KP2MI akan memfasilitasi transportasi menuju Jawa Timur.
