Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membentuk badan baru setara kementerian yang khusus mengurus haji dan umrah. Ini adalah badan baru, setelah selama ini urusan haji dan umrah berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama.
Alfriansyah Noor, Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) yang merupakan salah satu kandidat wakil menteri Kabinet Prabowo-Gibran, mengaku mendapat arahan langsung dari Prabowo untuk menjadi bagian dari badan urusan haji dan umrah tersebut sebagai wakil kepala badan. Selain Alfriansyah, dalam badan baru tersebut bakal ada Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Irfan Yusuf, dan Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Irfan Yusuf, yang biasa disapa Gus Irfan, merupakan cucu dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH. Hasyim Asy’ari.
“Arahan Pak Prabowo kepada saya, kepada kami bertiga, untuk mengurus urusan badan urusan haji dan umrah. Badan setingkat kementerian yang dibuat oleh beliau untuk percepatan, perbaikan,” kata Alfrian, di sela kegiatan peluncuran Program Fasilitas Pembiayaan Khusus PMI untuk Bekerja ke Jepang, di Jakarta, Jumat (18/10/2024).
Badan baru ini, kata dia, akan dipimpin oleh seorang kepala badan dan dua wakil kepala badan. Posisi kepala badan akan dijabat oleh Gus Irfan Yusuf. “Jadi, Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Kepala Badan, dan saya pun sebagai Wakil Kepala Badan,” kata Afriansyah.
Afriansyah juga menerangkan jika badan pengurusan haji dan umrah nantinya akan berada setingkat kementerian, termasuk memiliki kewenangan menertibkan sistem dan juga regulasi-regulasi haji agar ke depannya dapat berjalan dengan baik dan transparan.
Realisasi dari Wacana Pemisahan yang Telah Lama Bergulir
Pembentukan badan pengelola haji dan umrah yang terpisah dari Kemenag ini merupakan realisasi dari wacana yang berkembang beberapa waktu lalu. Wacana ini berkembang karena banyak pihak menilai pengelolaan haji dan umrah bermasalah selama ditangani oleh Kemenag.
