Jakarta—Irjen Nico Afinta, bekas Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur yang dicopot pasca-tragedi Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan lebih dari 100 orang suporter klub sepakbola, dilantik sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pengamat menilai pelantikan itu mencederai rasa keadilan.
Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas resmi melantik Nico Afinta di Graha Pengayoman, Selasa (24/9/2024) lalu. Upacara ini diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis melalui aplikasi Zoom.

Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai keputusan pengangkatan Nico dalam kementerian yang mengurus masalah HAM itu tidak etis. Sebab, dalam penilaiannya, Nico patut bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada tahun 2022 lalu, ketika Nico menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur.
“Tentu (pelantikan) tidak etis, karena Pak Nico Afinta ini dua tahun yang lalu menjadi sosok yang paling bertanggung jawab terkait adanya tragedi Kanjuruhan,” ujar Bambang Rukminto, sebagaimana dilansir Tempo.co pada Rabu (25/9/2024).
Bambang menilai jika promosi yang diberikan kepada Nico—yang mana pangkatnya menjadi bintang tiga—mengganggu rasa keadilan. Sebab, seakan tidak ada pertanggungjawaban yang dituntut kepada Nico Afinta dalam tragedi Kanjuruhan.
“135 nyawa yang hilang itu tentunya ada tanggung jawab negara. Sampai sekarang negara juga tidak meminta pertanggungjawaban dari Polri, apalagi pada personelnya, Pak Nico Afinta. Itu memang mencederai rasa keadilan kita,” kata Bambang.
Bambang Rukminto menduga sejauh ini tidak ada mekanisme untuk menuntut pertanggung jawaban pejabat Polri yang terlibat masalah. Justru ia menangkap pola destruktif penyelesaian konflik internal kepolisian dengan memutasi anggotanya.
“Ini persoalan good will (niat baik) dari Kapolri. Bagaimana Kapolri melakukan manajemen organisasinya? Kalau seperti ini (mutasi) yang kita lihat, ini kan malah menjauh dari reformasi kepolisian. Mereka yang melakukan pelanggaran malah dipromosikan,” kata Bambang.
Berdasarkan catatan Samudra Fakta, penempatan Nico di Kemenkumham ini merupakan mutasi ketiganya usai tragedi Kanjuruhan. Pada 10 Oktober 2022, ia diangkat sebagai Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Budaya. Pada 29 Maret 2023, Nico diangkat menjadi Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri.
Sebagaimana diketahui, Nico Afinta dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Jatim setelah pecah tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan 131 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Jumlah korban tewas itu menempati urutan kedua peristiwa tragis dalam sejarah sepak bola dunia setelah Tragedi di Estadio Nacional Peru, dengan total 328 korban jiwa.
Nama alumni Akademi Kepolisian 1992 ini kerap dikaitkan dengan tragedi maut Kanjuruhan lantaran posisinya sebagai Kapolda Jatim kala itu. Pasalnya, izin keramaian pertandingan antara Arema FC vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 dengan Nomor Rek/000089/IX/YAN.2.1/2022/DITINTELKAM tertanggal 29 September 2022 tersebut diteken oleh Dirintelkam atas nama Kapolda Jawa Timur.
Keluarga korban tragedi Kanjuruhan sempat melaporkan Nico dan beberapa orang lain yang diduga bertanggung jawab dengan insiden itu ke Bareskrim Polri pada November 2022 lalu.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4177808/original/095218900_1664678778-AP22275022289228.jpg)
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, yang dipimpin Menko Polhukam waktu itu, Mahfud MD, juga merekomendasikan Kapolri untuk menyelidiki Nico Afinta.
Pada akhirnya, ada enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tragedi ini—di mana Nico tidak termasuk di antaranya. Mereka adalah Ketua Panitia Pelaksana Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno, dan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Akhmad Hadian Lukita.
Selain itu ada Danki 3 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi.
Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pos Malang, Daniel Alexander Siagian, menilai ada praktik impunitas terhadap aktor-aktor yang seharusnya diadili dalam kasus kejahatan kemanusiaan. “Kasus ini sulit untuk mendapatkan atensi atau access to justice”, katanya, sebagaimana dilansir Tempo.co.
Menurut dia, TGIPF pada 2022 telah memberikan rekomendasi, yang salah satunya meminta Polri melakukan penyelidikan lanjutan terhadap pihak yang memberikan izin keramaian waktu itu.
“Sepanjang yang kami ketahui, pihak pemberi izin belum pernah dilakukan penyelidikan pro justitia, baik itu dari Kepolisian atau pun Komnas HAM dalam mekanisme KUHP,” tegasnya.*





