JAKARTA — Konflik elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) versus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semakin menyala. PBNU ingin mengembalikan PKB ke pangkuan Nahdlatul Ulama (NU). Alasannya, PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah melenceng.
Panitia Khusus (Pansus) bentukan PBNU yang bertugas mendalami hubungan PBNU dan PKB sat set bekerja. Eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB, Muhammad Lukman Edy menjadi orang pertama yang dimintai keterangannya, Rabu (31/7/2024).
Menurut informasi darinya, PBNU juga menjadwalkan memanggil Khofifah Indar Parawansa (Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI tahun 1999 dan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI (2004–2006) dan Hasanuddin Wahid, politikus PKB sekaligus Sekretaris Jendral Partai Kebangkitan Bangsa periode 2019-2024,
Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menegaskan PKB adalah partai politik berdaulat dan bukan badan otonom di bawah naungan NU. “PKB berdaulat menjalankan Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, sedangkan NU berjalan dengan Undang-Undang Ormas (Organisasi Kemasyarakatan). Jadi kamarnya berbeda,” ucapnya, dilansir Tempo.
Sementara, mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Era Gus Dur, AS Hikam mengungkap PKB bukan bagian dari badan otonom (Banom) PBNU. Oleh karena itu PBNU tidak bisa mengakuisisi dan mengintervensi PKB.
“Antara PBNU dan PKB terikatnya dalam kesejarahan dan ideologi. PKB bukan banom dari PBNU, nggak bisa main ambil alih dan intervensi. PKB di era Cak Imin sedang solid-solidnya dan sedang bagus-bagusnya. Pasca Gus Dur, sosok Cak Imin dalah politisi terbaik NU saat Ini,” ungkapnya dalam sebuah siniar Padasuka TV pada (29/7).
Wakil Presiden Indonesia yang juga Dewan Syuro pertama PKB KH Makruf Amin juga ikut bersuara menanggapi persoalan konflik antara PKB dan PBNU yang saat ini sedang memanas.
Kiai Makruf menjelaskan bahwa antara PKB dan PBNU memang mempunyai hubungan yang erat, namun hubungan tersebut bukanlah sampai pada titik saling mengintervensi antara PBNU ke internal PKB.
“Sebetulnya hubungan PBNU dengan PKB itu, hubungannya itu hubungan aspiratif, hubungan kultural, dan hubungan historis. Tidak ada hubungan struktural,” kata Kiai Makruf,
Kiai Makruf menegaskan PBNU tidak bisa mengintervensi PKB sebagai partai politik. Sebab PKB sendiri didirikan dengan kekuatan Independen yang bisa menentukan arah politiknya sendiri. “Jadi tidak saling mengintervensi ya, dia [PKB] memiliki Independensi,” katanya.
Memang idealnya, kata Kiai Makruf, PKB dan PBNU tidak teharusnya terjadi konflik, karena keduanya memiliki tugas dan tupoksinya masing-masing berbeda. “Sebaiknya memang tidak terjadi konflik ya, seharusnya bekerjasama dengan baik. Dengan tugas masing-masing. PBNU tetap pada misi pembangunan keummatan, PKB pada politik,” ujarnya.
Oleh sebab itu, lanjutnya, jika ada konflik kepentingan antara PBNU dan PKB menurutnya merupakan suatu hal yang aneh, dan harus diluruskan kembali, kepada tupoksi masing-masing. “Oleh karena itu kita harapkan, tidak terjadi [konflik] lagilah. Masing-masing berada di jalurnya. Fokus kepada masing-masing tugasnya agar tidak terjadi konflik,” pungkasnya.
