Sembilan Bulan setelah Israel Membombardir Palestina, China Berhasil Mendamaikan Hamas dan Fatah

Mahmoud al-Aloul, Wakil Ketua Komite Sentral organisasi Palestina dan partai politik Fatah, Menteri Luar Negeri China Wang Yi, dan Mussa Abu Marzuk, anggota senior gerakan Islam Palestina Hamas, menghadiri acara di Wisma Negara Diaoyutai di Beijing pada tanggal 23 Juli 2024. Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada tanggal 23 Juli memuji kesepakatan 14 faksi Palestina untuk membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara untuk memerintah Gaza setelah perang.(Foto: AFP/PEDRO PARDO)
BEIJING—Dua faksi terkuat Palestina, Hamas dan Fatah, sepakat untuk berdamai. Keduanya menandatangani perjanjian yang disebut demi “persatuan nasional” di China, Selasa (23/7/2024)—sekitar sembilan bulan setelah Israel membombardir wilayah Palestina sejak Oktober tahun lalu.

Pejabat senior Hamas Musa Abu Marzuk mengumumkan organisasi militannya telah menandatangani perjanjian dengan kelompok Palestina lainnya, termasuk saingannya, Fatah, saat melakukan kunjungan ke China.

“Hari ini kami menandatangani perjanjian untuk persatuan nasional dan kami mengatakan bahwa jalan untuk menyelesaikan perjalanan ini adalah persatuan nasional. Kami berkomitmen terhadap persatuan nasional dan kami menyerukannya,” kata Abu Marzuk, dilansir AFP, dikutip Rabu (24/7/2024).

Menteri Luar Negeri China Wang Yi memuji kesepakatan 14 faksi Palestina untuk membentuk “pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara” untuk memerintah Gaza setelah perang.

Bacaan Lainnya

Sebagaimana diketahui, Hamas dan Fatah telah menjadi rival sengit sejak pejuang Hamas mengusir Fatah dari Jalur Gaza, setelah bentrokan mematikan menyusul kemenangan gemilang Hamas dalam pemilu 2006.

Gerakan Islam Hamas telah menguasai Gaza sejak menguasainya pada tahun 2007. Sementara itu, gerakan sekuler Fatah mengendalikan Otoritas Palestina, yang memiliki sebagian kendali administratif di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Pengumuman perdamaian Hamas-Fatah muncul lebih dari sembilan bulan setelah perang Gaza pecah pada Oktober 2023 lalu. Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, serangan Israel menewaskan lebih dari 39.000 orang di wilayah Palestina tersebut, di mana sebagian besar merupakan warga sipil.

Pertempuran tanpa henti telah menjerumuskan Gaza ke dalam krisis kemanusiaan parah. China sendiri berusaha untuk memainkan peran mediator dalam konflik tersebut—yang makin kompleks karena persaingan yang ketat antara Hamas, yang memerintah Jalur Gaza, dan Fatah, yang sebagian memerintah Tepi Barat yang diduduki.

Israel sendiri telah bersumpah untuk terus bertempur hingga menghancurkan Hamas. Kekuatan-kekuatan dunia, termasuk pendukung utama Israel, Amerika Serikat, telah berebut untuk merancang skenario pemerintahan Gaza setelah perang berakhir. Baik Israel maupun Amerika Serikat tidak akan menyetujui rencana pasca-perang yang melibatkan Hamas.

Menlu Wang, setelah pertemuan dengan Hamas-Fatah, sebagaimana dilansir AFP, mengatakan bahwa kedua belah pihak telah berkomitmen untuk melakukan “rekonsiliasi”.

“Hal yang paling menonjol adalah kesepakatan untuk membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara di sekitar pemerintahan Gaza pasca-perang,” kata Wang setelah faksi-faksi tersebut menandatangani ‘deklarasi Beijing’ di ibu kota China.

Kendati belum jelas apakah kesepakatan damai Hamas-Fatah yang diumumkan di Beijing dapat bertahan, namun hal tersebut mengindikasikan bahwa satu-satunya kekuatan dunia yang dapat merekayasa pemulihan hubungan antara kedua belah pihak yang bertikai adalah China.*

Pos terkait