YLBHI menilai setahun pemerintahan Prabowo–Gibran makin jauh dari konstitusi dan demokrasi.
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) merilis catatan kritis tepat satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025. Hasilnya: pemerintahan dinilai berjalan tanpa berpegang pada Konstitusi, prinsip negara hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), supremasi sipil, dan demokrasi.
YLBHI menyoroti penguatan lanskap pemerintahan yang militeristik dan otoritarian. Lembaga bantuan hukum ini menemukan gejala tersebut dilakukan secara sistematis, konsisten, dan meluas.
“YLBHI menemukan setidaknya terdapat 7 (Tujuh) catatan utama yang menunjukkan bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran semakin membahayakan demokrasi, hak asasi manusia dan prinsip negara hukum,” tulis laporan yang dirilis YLBHI [PDF}.
Berikut adalah tujuh catatan kritis YLBHI terhadap satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran:
1. Kacaunya Produk Hukum dan Tata Kelola
Catatan pertama, YLBHI menilai pembentukan produk hukum berjalan kacau dan ugal-ugalan. Ini diperparah oleh ketiadaan DPR yang kritis sebagai oposisi.
Contoh utama adalah revisi kilat Undang-Undang TNI. Pemerintah dan DPR membahas draf tersebut secara tertutup di Hotel Fairmont Jakarta Pusat (14-15 Maret 2025). Padahal, isinya sangat problematis, salah satunya perluasan jabatan sipil yang bisa diduduki prajurit TNI aktif.
Proses bermasalah juga terjadi pada revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Sebanyak 1.676 daftar isian masalah (DIM) dibahas hanya dalam waktu dua hari. YLBHI menilai RKUHAP gagal menyentuh substansi masalah peradilan pidana (salah tangkap, penyiksaan, kriminalisasi). Sebaliknya, RKUHAP justru memperluas kewenangan subjektif polisi tanpa pengawasan ketat.
2. Proyek Ambisius untuk Oligarki
Pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai memperluas Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terbukti menyengsarakan rakyat. YLBHI menyoroti pelibatan militer secara langsung dalam pelaksanaan PSN, seperti di Rempang (penggusuran) dan Kalimantan Utara (perampasan lahan).
Laporan ini merinci beberapa proyek:
- Food Estate: Proyek di Merauke ini melibatkan Kementerian Pertahanan, perusahaan swasta (Jhonlin Group, dkk), dan militer sebagai penjaga sekaligus penggarap. Proyek ini menyingkirkan masyarakat adat Malind, Makleuw, Yei, dan Khimaima.
- Makan Bergizi Gratis (MBG): Program ini berjalan tanpa dasar hukum yang jelas selain Perpres Badan Gizi Nasional. Anggarannya mencapai Rp 71 triliun pada 2025, sebagian besar (30%) diambil dari alokasi APBN pendidikan. YLBHI mencatat 9.089 orang di 83 kabupaten/kota keracunan makanan hingga 30 September 2025. Laporan ini juga menyoroti dugaan pelibatan anggota TNI, Polri, dan pejabat partai dalam usaha penyedia dapur.
- Danantara: Badan baru ini mengelola 844 BUMN dengan aset US$ 1 triliun. YLBHI mencatat 24 dari 31 individu di strukturnya adalah politisi. Danantara kini digunakan untuk mendanai PSN, yang diyakini akan memperparah konflik agraria.
3. Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pajak Anti-Rakyat
YLBHI menyoroti angka kemiskinan yang parah. Menggunakan standar baru Bank Dunia (US$ 8,30 per kapita/hari), 194,58 juta jiwa (60,3%) penduduk Indonesia masuk garis kemiskinan. Ironisnya, ketimpangan semakin akut. Kekayaan 50 triliuner di Indonesia naik lebih dari dua kali lipat dalam lima tahun terakhir, 61% ditopang industri ekstraktif.
Pemerintahan Prabowo-Gibran juga disebut “gemuk” dengan 49 kementerian. Untuk membiayai rezim dan proyek ambisius, anggaran di daerah dipangkas. Akibatnya, pemerintah daerah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara brutal. Di Pati, PBB naik 250%, Cirebon dan Jombang 1000%, dan Semarang 400%. “Ini adalah pemantik kemarahan rakyat dalam Perlawanan Agustus lalu,” tulis laporan itu.
4. Pembungkaman Kebebasan Berekspresi
Represi aparat meningkat tajam pada tragedi Agustus 2025. YLBHI menyebut ini sebagai upaya kriminalisasi warga terbesar pasca-Reformasi. Aksi yang dipicu kenaikan PBB di Pati pada 13 Agustus 2025 menjalar ke ratusan titik. Polisi menangkap 5.444 orang, menetapkan 997 tersangka, dan lebih dari 1.000 orang mengalami luka-luka. YLBHI mengkritik narasi yang dibangun pemerintah. Presiden Prabowo menyebut aksi itu sebagai “makar” dan “terorisme”. Pernyataan ini dinilai melegitimasi militer dan polisi untuk memburu aktivis. Represi ini didukung postur anggaran tinggi Kemenhan (Rp 166,26 triliun) dan Polri (Rp 126,62 triliun).
5. Impunitas Pelanggaran HAM Berat
Pemerintah dinilai melanggengkan impunitas. YLBHI menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sehari setelah pelantikan. Pernyataan itu tidak mengakui terjadinya pelanggaran HAM berat masa lalu. “Pernyataan ini sarat dengan pesan politik di tengah tudingan Presiden Prabowo sebagai pelaku pelanggaran HAM berat penghilangan paksa di tahun 1998-1999,” tegas YLBHI. Selain itu, reformasi peradilan dinilai jalan di tempat.
6. Multifungsi TNI
Keterlibatan TNI di ranah sipil kini semakin meluas dan terang-terangan. Revisi UU TNI memperluas kewenangan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). TNI-Angkatan Darat juga memperluas organisasinya secara masif tanpa konsultasi publik, seperti pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) pada 2025. YLBHI menghitung ini akan menambah 360 ribu personil baru hingga 2029. TNI kini terlibat langsung dalam program sipil seperti Makan Bergizi Gratis, Food Estate, Satgas Swasembada Pangan, Koperasi Merah Putih, dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan.
7. Situasi Papua Semakin Kusut
Catatan terakhir, Otonomi Khusus (Otsus) Papua dinilai gagal. Otsus justru menjadi “karpet merah” untuk memuluskan eksploitasi sumber daya alam dan PSN dengan pendekatan militeristik. YLBHI mendata 34 batalyon non-organik TNI/Polri dikirim ke seluruh Papua. Mayoritas (29 satuan) adalah Angkatan Darat yang dipusatkan di area tambang dan food estate. Operasi militer (Satgas Habema) disebut telah melukai 3 anak-anak pada Agustus 2025 dan menembak belasan masyarakat sipil di Intan Jaya pada Oktober 2025. “Pemerintah Pusat sibuk mengurus penyelesaian Konflik Politik Israel dengan Palestina padahal sembari melupakan Konflik Politik Papua,” kritik YLBHI.
Pendekatan Represif
YLBHI menyimpulkan, rezim Prabowo-Gibran mengedepankan pendekatan represif untuk memaksakan kebijakan neoliberal otoriter yang hanya menguntungkan oligarki. Lembaga ini mendesak pemerintah dan DPR menghentikan pembentukan hukum yang sewenang-wenang dan mencabut UU bermasalah (UU Cipta Kerja, UU Minerba). Mereka juga menuntut penghentian proyek ambisius seperti PSN, MBG, dan Food Estate, serta menghentikan kriminalisasi terhadap warga. “Kembalikan tugas dan fungsi TNI sebagai Alat Negara untuk Menjaga pertahanan dan kedaulatan negara, bukan alat kekuasaan dan alat pemerintah untuk pembangunan,” tutup YLBHI.***
