Setahun pemerintahan Prabowo–Gibran dinilai YLBHI penuh gejala militeristik dan otoritarian. Dalam laporan kritisnya, YLBHI memaparkan tujuh catatan utama: dari revisi hukum yang ugal-ugalan, proyek oligarki yang menyingkirkan rakyat, kemiskinan dan pajak brutal, hingga pembungkaman kebebasan sipil.
Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharuddin menilai revisi UU TNI masih selaras dengan cita-cita reformasi. Sedangkan Ketua PBNU Savic Ali menilai revisi itu berpotensi menghidupkan kembali praktik dwifungsi TNI.
Kata Mahfud, revisi UU TNI tidak terlalu mengganggu desain politik yang menjadi cita-cita reformasi.
Dwifungsi ABRI ini sudah dihilangkan, tetapi sekarang mulai dimunculkan kembali, bahkan sejak periode kedua pemerintahan Jokowi. Belakangan ini, tren tersebut semakin meluas di era pemerintahan Presiden Prabowo
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
