SURABAYA| SAMUDRA FAKTA – Terhitung pada Minggu, 26 Februari 2023, Eri Cahyadi-Armuji, telah dua tahun memimpin Kota Surabaya. Keduanya resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya pada Rabu, 26 Februari 2021. Meski baru 24 bulan memimpin Surabaya, namun beberapa pihak menilai bahwa keduanya sudah banyak mencatatkan prestasi, baik di tingkat provinsi maupun nasional.
Satu di antara prestasi yang ditorehkan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji adalah terkait dengan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi, di mana pada tahun 2022 Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sukses meningkatkan kategori Indeks Reformasi Birokrasi dari BB (Baik) menjadi A (Sangat Baik).
Eri mengungkapkan, reformasi birokrasi ini adalah bagaimana memutus matarantai birokrasi sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat. Untuk mencapai hal tersebut,, ia meminta jajarannya agar berani mengambil keputusan dan menjadi orang yang solutif.
“Saya meminta seluruh jajaran Pemkot Surabaya untuk berani mengambil sebuah keputusan, berani, tatap muka dengan orang untuk memberikan solusi,” kata Eri Cahyadi, Kamis, 2 Maret 2023.
Eri Cahyadi juga menyampaikan, untuk mencapai reformasi birokrasi, hal yang utama yang harus dikerjakan adalah perbaikan dari sisi internal. Misalnya, dari hal kecil, walikota yang akrab disapa Cak Eri ini melarang keras jajarannya menggunakan sandal dan bermain ponsel ketika melayani masyarakat.
“Misal, melayani masyarakat pakai sandal jepit. Itu menunjukkan bahwa dia (aparat pemerintahan) tidak bisa menghargai dirinya, bagaimana dia bisa menghargai orang lain,” tuturnya.
Tak hanya persoalan kecil yang menjadi perhatian serius Eri Cahyadi. Untuk memangkas reformasi birokrasi, setiap laporan pekerjaan seluruh jajaran pemkot dilakukan secara elektronik. Dengan demikian, secara realtime, dia bisa memantau langsung progres pekerjaan tersebut. “Karena itulah saya minta semua laporan di pemkot itu berbasis elektronik,” ujarnya.
Cak Eri juga meminta jajarannya di tingkat kelurahan dan kecamatan supaya membuka layanan publik di Balai RW. Langkah ini dilakukannya sebagai upaya memangkas reformasi birokrasi dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, Wali Kota Eri meminta seluruh nomor pejabat Pemkot Surabaya disampaikan ke publik. Keputusan itu dilakukannya agar para pejabat di lingkup pemkot juga lebih dekat dengan masyarakatnya.
