SURABAYA| SAMUDRA FAKTA – Terhitung pada Minggu, 26 Februari 2023, Eri Cahyadi-Armuji, telah dua tahun memimpin Kota Surabaya. Keduanya resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya pada Rabu, 26 Februari 2021. Meski baru 24 bulan memimpin Surabaya, namun beberapa pihak menilai bahwa keduanya sudah banyak mencatatkan prestasi, baik di tingkat provinsi maupun nasional.
Satu di antara prestasi yang ditorehkan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji adalah terkait dengan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi, di mana pada tahun 2022 Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sukses meningkatkan kategori Indeks Reformasi Birokrasi dari BB (Baik) menjadi A (Sangat Baik).
Eri mengungkapkan, reformasi birokrasi ini adalah bagaimana memutus matarantai birokrasi sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat. Untuk mencapai hal tersebut,, ia meminta jajarannya agar berani mengambil keputusan dan menjadi orang yang solutif.
“Saya meminta seluruh jajaran Pemkot Surabaya untuk berani mengambil sebuah keputusan, berani, tatap muka dengan orang untuk memberikan solusi,” kata Eri Cahyadi, Kamis, 2 Maret 2023.
Eri Cahyadi juga menyampaikan, untuk mencapai reformasi birokrasi, hal yang utama yang harus dikerjakan adalah perbaikan dari sisi internal. Misalnya, dari hal kecil, walikota yang akrab disapa Cak Eri ini melarang keras jajarannya menggunakan sandal dan bermain ponsel ketika melayani masyarakat.
“Misal, melayani masyarakat pakai sandal jepit. Itu menunjukkan bahwa dia (aparat pemerintahan) tidak bisa menghargai dirinya, bagaimana dia bisa menghargai orang lain,” tuturnya.
Tak hanya persoalan kecil yang menjadi perhatian serius Eri Cahyadi. Untuk memangkas reformasi birokrasi, setiap laporan pekerjaan seluruh jajaran pemkot dilakukan secara elektronik. Dengan demikian, secara realtime, dia bisa memantau langsung progres pekerjaan tersebut. “Karena itulah saya minta semua laporan di pemkot itu berbasis elektronik,” ujarnya.
Cak Eri juga meminta jajarannya di tingkat kelurahan dan kecamatan supaya membuka layanan publik di Balai RW. Langkah ini dilakukannya sebagai upaya memangkas reformasi birokrasi dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, Wali Kota Eri meminta seluruh nomor pejabat Pemkot Surabaya disampaikan ke publik. Keputusan itu dilakukannya agar para pejabat di lingkup pemkot juga lebih dekat dengan masyarakatnya.
“Kapan dalam sejarah seluruh nomor telepon pejabat dimasukan ke website dan media sosial? Dengan begitu orang tahu semua, kalau tidak di Surabaya,” ungkapnya. “Karena pemimpin harus berani menghadapi masyarakatnya. Kalau dia takut, maka jangan jadi pejabat. Karena kalau ada warga mengeluh, terus ke siapa,” sambungnya.
Baginya, fondasi birokrasi yang kuat itu akan bisa mensejahterakan umat. Maka dari itu, ia menegaskan, seluruh pejabat struktural sampai wali kota, harus solutif dan berani bertanggung jawab pada setiap apa yang dikerjakan. “Perubahan-perubahan itu harus dilakukan dulu dari dalam (internal) reformasi birokrasi,” terangnya.
Cak Eri menyebut, anggaran setiap Perangkat Daerah (PD), mulai dinas, kecamatan hingga kelurahan, juga harus berdampak pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Setiap periodik, dia mengaku meminta seluruh PD menyampaikan paparan berapa jumlah warga miskin yang sudah berhasil dientaskan lewat anggaran yang digunakan.
“Jadi, saya minta paparan berapa ribu orang miskin, pengangguran, yang sudah dibebaskan dengan anggaran itu. Maka dengan anggaran itu bisa kelihatan di tahun 2022, berapa pengangguran yang lepas, miskin ekstrem yang sudah lepas,” katanya.
Sekadar informasi, data satu tahun terakhir mencatat, bahwa jumlah warga miskin di Kota Surabaya turun drastis. Pada awal tahun 2022, jumlah warga miskin di Surabaya mencapai 1,3 juta jiwa. Sementara itu, pada Desember 2022, jumlah tersebut turun menjadi 219.427 jiwa atau 75.069 KK.
“Maka tahun 2023 ini, 75 ribu KK saya minta sudah kerja semuanya dengan model padat karya dan sebagainya. Sehingga anggaran ini benar-benar tepat sasaran,” tegas Cak Eri.
Menurut dia, dalam setiap tahun pemerintah selalu menyampaikan besaran anggaran untuk intervensi kemiskinan dan pengangguran. Namun demikian, berapa banyak jumlah warga miskin yang berhasil dientaskan melalui anggaran itu tak disampaikannya.
“Nah, data-data itu yang saya minta dan alhamdulillah di tahun 2022, (warga miskin) sudah bisa turun drastis. Berarti di tahun 2023, kemiskinan ekstrem harus nol, stunting harus nol. Ini yang saya minta sehingga anggaran itu benar-benar tepat, tidak hanya menganggarkan,” ungkapnya.
Cak Eri juga menekankan kepada jajarannya agar berani bertanggung jawab terhadap setiap anggaran yang digunakan. Tak sekadar berkaitan dengan penggunaan anggaran, melainkan juga berapa banyak jumlah warga miskin yang telah mendapatkan manfaat dari anggaran tersebut. “Teman-teman harus diedukasi, harus bertanggung jawab terhadap anggarannya. Sehingga bisa memaparkan berapa banyak orang miskin dan pengangguran yang sudah terselesaikan dari anggaran yang sudah kita sahkan,” pungkasnya.
(Yadi)
