‘Kunci’ Berbalas ‘Kunci”
Dalam politik, “there is nothing such as a free lunch“, alias tak ada ‘makan siang’ gratis. Dalam politik, koalisi bisa terbangun jika ada irisan kepentingan yang disertai adanya resiprositas politik. Segala upaya politik ‘kuncian’ yang telah ditempuh oleh Prabowo untuk meninggikan “harga diri politik” Jokowi tentu harus dibalas dan dibayar dengan perlakuan yang setimpal.
Karena itulah, Jokowi akhirnya menggunakan segala “resources” yang ia miliki—termasuk resource sebagai Presiden Republik Indonesia—untuk memuluskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka di satu sisi, dan untuk memenangkan pasangan Prabowo – Gibran di sisi lain sejak sebelum hari pencoblosan—dengan menjalankan politik “gentong babi” atau pork barrel politics.
Jokowi dan pemerintah secara tiba-tiba memutuskan untuk melanjutkan program bantuan langsung tunai (BLT) beras dan BLT uang di awal tahun, tanpa memikirkan kondisi pasokan beras nasional yang sekarat. Apalagi kebijakan tersebut cenderung ditujukan untuk daerah-daerah yang secara elektoral menjadi basis lawan politik Prabowo – Gibran, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali.
Yang mutakhir adalah manuverJokowi menaikkan pangkat Prabowo pada Rabu, 28 Februari 2024. ‘Hadiah’ untuk Prabowo—yang kemungkinan masih berambisi menyandang bintang empat saat berdinas di militer—bisa dimaknai sebagai upaya untuk ‘mengunci’ Ketua Umum Partai Gerindra tersebut dengan utang budi. Dengan logika tersebut, Prabowo tak akan meninggalkan Jokowi, bahkan bisa jadi memberikan ruang bagi dia untuk cawe-cawe.
Sekadar infromasi, sebelumnya, pada 2022, Jokowi juga menganugerahkan Bintang Yudha Dharma Utama kepada Prabowo, karena Menhan RI tersebut dianggap berkontribusi pada kemajuan TNI dan negara. Secara prinsipil, gelar Jenderal kehormatan bintang empat yang diterima oleh Prabowo bisa dikatakan sebagai keberlanjutan dari cerita “take and give” politik antara Jokowi dan Prabowo selama ini.
Menurut pandangan Jannus T.H. Siahaan, stimulus yang mendorong lahirnya anugerah bintang empat itu bukan saja karena aspirasi internal TNI sebagaimana disampaikan juru bicara Kemenhan, tapi juga perlakuan politik Prabowo kepada Jokowi pasca-Pemilu, yang menempatkan pasangan Prabowo – Gibran sebagai peraih suara terbanyak sejauh ini versi hitung cepat (quick count) lembaga-lembaga survei maupun real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Setelah mendapat afirmasi kemenangan, sikap Prabowo sama sekali tidak berubah terhadap Jokowi. Dia tetap memperlihatkan sikap yang meninggikan Jokowi. Prabowo bahkan juga menyatakan akan tetap melibatkan Jokowi dalam penyusunan kabinet pemerintahan baru.
Pernyataan tersebut memang tak bisa diartikan bahwa Prabowo sedang menegosiasikan “hak prerogatif” yang akan ia miliki nanti. Artinya, secara teknis, Prabowo hanya akan meminta masukan dan pertimbangan dari Jokowi saat membentuk kabinet di pemerintahan baru yang dipimpinnya nanti. Bukan meminta fatwa.
Kendati demikian, bagi Jokowi, meski hanya dalam bentuk permintaan pertimbangan dan masukan, pernyataan Prabowo tersebut menyiratkan bahwa Menhannya itu masih memegang komitmen politiknya layaknya sebelum Pemilu diselenggarakan.
Turunan lanjutan dari pesan tersebut adalah bahwa, pertama, segala proyek strategis di masa Jokowi, termasuk proyek-proyek yang bersifat “legasi”, akan berlanjut sebagaimana semestinya. Kedua, segala kepentingan Jokowi terkait dengan pembangunan basis politik dalam rangka membesarkan karier anak-anak dan menantunya ke depan akan didukung sepenuhnya oleh Prabowo, setelah menjadi presiden resmi nanti.
Lalu, apa yang didapat oleh Prabowo dari simbol bintang empat tersebut? Pertama, dengan membukakan pintu atas keberlanjutan pangkat Prabowo di kemiliteran, secara simbolik terkandung arti bahwa Jokowi akan menutup buku tentang segala dugaan pelanggaran pada masa lalu yang pernah disematkan kepada Prabowo. Arti lainnya adalah, secara simbolik, Jokowi telah ‘memulihkan’ nama Prabowo, terutama di mata pemerintahannya.
Kedua, Jokowi dengan sadar memperkecil peluang Prabowo untuk keluar dari komitmen politiknya, atau berkhianat di tengah jalan nanti, setelah menjadi presiden, dengan cara menambah “utang budi” yang tidak mungkin terbayar oleh Prabowo sampai kapan pun. Karena, dalam dua puluh tahun lebih sejak Reformasi, tak pernah ada presiden yang mampu melakukan itu untuk Prabowo, kecuali Jokowi.
Jadi, di balik sematan bintang empat di bahu Prabowo, barangkali ‘ikatan’ utang budi yang sangat besar, yang semestinya akan selalu diingat oleh Prabowo di sisa masa hidupnya di satu sisi, dan harus dibalas dengan cara tidak mengingkari segala komitmen politik yang telah mereka sepakati sejak beberapa waktu lalu di sisi lain—meskipun Jokowi sudah tidak berkuasa lagi nanti.
Ada pesan politik tersendiri dalam pemberian pangkat jenderal kehormatan itu: Jokowi ingin ”menanam jasa” bagi Prabowo yang dianggap akan menjadi presiden selanjutnya. Hal ini mengingat ada berbagai program Jokowi yang perlu dituntaskan.
Kedua pihak sama-sama saling kunci. Namun, situasi politik tidaklah selalu linier. Sekuat apa pun kedekatan psikologis yang telah dibangun antara keduanya, sangat mungkin dikalahkan oleh kepentingan yang dibangun secara kelembagaan oleh partai politik.◼︎
*** FARIED WIJDAN adalah penulis Samudra Fakta.
