“Anda (yang mendukung resolusi) dan negara Anda di tahun-tahun mendatang akan bangga telah membela kebebasan, keadilan dan perdamaian di saat-saat paling kelam ini. Seperti yang dikatakan semua orang, ‘Bebaskan Palestina, Bebaskan Palestina, dan damai untuk semua’,” imbuh Riyad.
Sementara itu, AS—yang sebelumnya menggunakan hak veto untuk menolak keanggotaan penuh Palestina di PBB—juga menentang resolusi untuk Palestina. Robert Wood, wakil duta besar AS untuk PBB, mengatakan kepada Majelis Umum bahwa tindakan “sepihak” di PBB dan di lapangan tidak akan memajukan solusi dua negara.
“Suara kami tidak mencerminkan penolakan terhadap negara Palestina. Kami sangat jelas mendukungnya dan berupaya memajukannya secara bermakna. Sebaliknya, ini merupakan pengakuan bahwa kenegaraan hanya akan terwujud melalui proses yang melibatkan perundingan langsung antara para pihak,” ujarnya.
PBB sendiri telah lama mendukung visi dua negara—Palestina dan Israel—agar hidup berdampingan dalam batas-batas yang aman dan diakui. Palestina menginginkan sebuah negara di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza yang saat ini direbut oleh Israel dalam perang tahun 1967 dengan negara-negara Arab tetangganya. Namun, para pemimpin Israel menolak negara merdeka bagi Palestina. Hal ini membuat perundingan perdamaian yang digaungkan AS di atas tak mungkin terlaksana dalam waktu dekat.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, pada Kamis malam (9/5/2024) mengatakan Spanyol, Irlandia dan beberapa anggota Uni Eropa berencana untuk mengakui kedaulatan negara Palesina pada 21 Mei.♦
