“Insyaallah komitmen Pemkot Surabaya di tahun 2023 harus jauh lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebetulnya TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) ini ada yang dikerjakan lewat e-katalog oleh masyarakat tetapi bisa melalui lelang berdasarkan TKDN. Disitulah fokus kita, semakin banyak anggaran yang tercapai, tertuju, dan diterima masyarakat maka secara otomatis bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran,” ungkapnya.
Karenanya, Pemkot Surabaya telah melakukan pendataan pada kelompok usia produktif di lingkungan masyarakat. Sebanyak 75 ribu warga masuk dalam kategori keluarga miskin yang akan diberdayakan melalui program Padat Karya milik Pemkot Surabaya. Namun, 15 ribu warga diantranaya menolak tawaran tersebut.
“Orang yang masuk dalam keluarga miskin kita berikan pekerjaan yang disinergikan dengan Padat Karya, karena hubungannya dengan penyerapan anggaran APBD Kota Surabaya. Tetapi sekitar 15 ribu warga tidak mau dibantu akan kita lakukan pendekatan lagi, kalau tidak mau ya sudah. Jika tidak mau, tidak kita berikan bantuan apapun, kecuali lansia, atau memiliki balita dan dia tidak bekerja, tetapi kalau usia produktif harus bekerja,” tegasnya.
Lebih lanjut, warga yang menolak tawaran tersebut telah membuat surat pernyataan. Nantinya, Wali Kota Eri Cahyadi akan menyampaikan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebab, menurutnya, melalui program Padat Karya tersebut diharapkan warga Surabaya dapat hidup sejahtera.
“Kita berikan pekerjaan tetapi mereka tidak mau, berarti tidak mau mengubah hidupnya. Pendapatnya tidak jelas, kurang dari Rp 1 juta, setelah itu kita berikan pekerjaan agar pendapatannya di atas Rp 3 juta ya tidak mau. Sehingga tidak mungkin kita merubah orang seperti ini karena mereka tidak ingin bekerja, tetapi hanya ingin mendapatkan bantuan maka kita tidak bisa memberikan seperti itu,” pungkasnya.
