Pemerintah pastikan proyek geothermal berada di luar area suci Gunung Lawu, tepatnya di Kecamatan Jenawi, Karanganyar.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tidak ada rencana lelang proyek panas bumi di kawasan Gunung Lawu. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, memastikan lokasi proyek yang dimaksud berada di luar area Gunung Lawu, yakni di Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
“Proyek itu di Kecamatan Jenawi, di luar area Gunung Lawu. Gunung Lawu sama sekali tidak masuk dalam Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP),” ujar Eniya di Jakarta, Selasa (14/10).
Ia mengakui, beberapa tahun lalu Gunung Lawu memang sempat masuk dalam daftar rencana pengembangan panas bumi. Namun pemerintah kemudian menghapusnya secara resmi setelah mempertimbangkan nilai budaya dan kesakralan kawasan tersebut.
“Semua daerah yang memiliki nilai sakral dan ada kata ‘Lawu’ sudah kami keluarkan dari WKP. Pemerintah tidak akan mengganggu wilayah yang dianggap suci oleh masyarakat,” tegasnya.
Lebih jauh, Eniya menambahkan bahwa setiap proyek energi baru dan terbarukan (EBT) selalu memperhatikan kearifan lokal. Ia mencontohkan proyek panas bumi di Gunung Hamiding, Maluku Utara, yang semua tahapannya dijalankan dengan menghormati adat dan ritual masyarakat setempat.
“Kami bahkan memilih hari dan waktu khusus untuk memulai pengeboran, biasanya tengah malam pukul 00.00. Semua dilakukan dengan penghormatan penuh terhadap tradisi,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa seluruh proses lelang panas bumi yang sedang disiapkan pemerintah dilakukan secara terbuka dan transparan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Semua proses dilakukan terbuka. Siapa pun boleh ikut. Ini bagian dari instruksi Presiden Prabowo agar reformasi regulasi dipercepat, memberi kepastian hukum, dan membuka ruang investasi bagi energi hijau,” kata Bahlil dalam The 11th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2025 di Jakarta Convention Center, Rabu (17/9).
Bahlil menambahkan, tahun ini pemerintah berencana melelang 10 proyek panas bumi—tiga di antaranya Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan tujuh lainnya Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE)—dengan potensi total 350 Megawatt (MW). Nilai investasinya diperkirakan mencapai US$ 1,99 miliar dan menyerap lebih dari 1.500 tenaga kerja.
Aktivis Lingkungan: “Jenawi Masih Termasuk Lereng Lawu”
Di sisi lain, aktivis lingkungan Yannuar Faishal dari Karanganyar menolak segala bentuk kegiatan eksplorasi, meskipun baru tahap survei pendahuluan. Menurutnya, wilayah yang disebut pemerintah berada di punggung Gunung Lawu, tepatnya sekitar Dusun Gumeng dan Dusun Anggrasmanis.
“Statusnya memang baru PSPE, jadi masih survei dan eksplorasi awal. Tapi kami tetap menolak karena kegiatan ini bisa membuka jalan untuk proyek yang lebih besar. Dampaknya bukan hanya lingkungan, tapi juga sosial,” kata Faishal, Senin (29/9).
Ia khawatir proyek ini bisa menimbulkan gesekan sosial di masyarakat karena sebagian warga mulai berspekulasi menjual tanah, sementara yang lain menolak keras. “Kalau tidak ada kejelasan dari awal, ini bisa jadi konflik horizontal,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti risiko ekologis yang bisa muncul dari pengeboran panas bumi di kawasan gunung api aktif.
“Gunung Lawu ini bukan gunung mati, tapi gunung tidur. Kalau sampai ada getaran dari aktivitas pengeboran, bisa berbahaya. Belum lagi sumber air tanah yang jadi tumpuan hidup warga bisa terganggu,” pungkasnya.***
