Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat dunia berang. Dia mengumumkan bahwa Israel akan menyerahkan Jalur Gaza kepada Amerika Serikat setelah pertempuran berakhir dan penduduk Gaza dipindahkan ke tempat lain.
Usulan kontroversial ini disampaikan Trump melalui platform Truth Social pada Kamis, 6 Februari 2025 dan langsung memicu reaksi keras dari berbagai pihak.
“Jalur Gaza akan diserahkan kepada Amerika Serikat oleh Israel setelah pertempuran berakhir,” tulis Trump seperti dilansir laman Arab News. Ia menambahkan bahwa warga Palestina akan dipindahkan ke komunitas yang lebih aman dan modern di wilayah lain. Trump juga menegaskan bahwa pasukan AS tidak akan dikerahkan ke Gaza.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut baik usulan tersebut dan menyebutnya sebagai gagasan “luar biasa.” Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menginstruksikan militernya untuk mempersiapkan rencana yang memungkinkan “keberangkatan sukarela” warga Gaza ke luar daerah kantong tersebut.
Katz menyatakan bahwa mereka yang ingin meninggalkan Gaza harus diberikan kebebasan untuk melakukannya, termasuk melalui jalur darat, laut, dan udara. Namun, rencana ini mendapat kecaman dari negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi, Yordania, dan Mesir.
Raja Yordania Abdullah menegaskan bahwa ia menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina. Mesir juga menegaskan tidak akan menjadi bagian dari rencana tersebut.
Di Gaza, warga merespons usulan Trump dengan kemarahan. “Kami tidak akan menjual tanah kami kepada seorang pengembang real estat. Kami lapar, kehilangan tempat tinggal, dan putus asa, tetapi kami bukan pengkhianat,” ujar Abdel Ghani, seorang warga Kota Gaza.
Dampak terhadap Gencatan Senjata
Usulan Trump ini muncul di tengah pembicaraan damai di Doha antara Israel dan Hamas, yang bertujuan mencapai kesepakatan gencatan senjata tahap kedua. Perundingan ini mencakup pembebasan sandera Israel dan penghentian pertempuran yang telah berlangsung selama hampir 16 bulan.
Hingga kini, 13 dari 33 sandera Israel yang dijadwalkan dibebaskan telah kembali ke keluarga mereka, sementara tiga lainnya diharapkan dibebaskan dalam waktu dekat. Lima sandera asal Thailand juga telah dibebaskan.
Hamas menanggapi usulan Trump dengan keras. Pejabat Hamas Basem Naim menyebut Menteri Pertahanan Israel mencoba menutupi kegagalan Israel dalam mencapai tujuan perangnya di Gaza. Ia juga menegaskan bahwa warga Palestina tidak akan meninggalkan tanah mereka.
Kontroversi Pengungsian Warga Gaza
Pengungsian warga Palestina merupakan isu sensitif di Timur Tengah. Pengusiran paksa di bawah pendudukan militer dianggap sebagai kejahatan perang berdasarkan Konvensi Jenewa 1949.
Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, mengatakan bahwa solusi bagi Gaza harus berdasarkan kehendak bebas individu dan kesediaan negara lain untuk menerima pengungsi. Sementara itu, sejumlah politisi sayap kanan Israel mendukung pemindahan warga Gaza, sejalan dengan dorongan Trump.
Mantan jenderal Israel, Giora Eiland, menyatakan bahwa rencana Trump “masuk akal” dan menyerukan agar bantuan kemanusiaan tidak diberikan kepada warga Gaza yang kembali ke wilayah utara.
Namun, banyak warga Palestina menolak meninggalkan Gaza. Mereka takut mengalami pengusiran permanen seperti yang terjadi saat “Nakba” pada 1948. Pada tahun itu, ratusan ribu orang diusir dari rumah mereka saat Israel berdiri.
Menteri Pertahanan Israel Katz menambahkan bahwa negara-negara yang mengkritik operasi militer Israel di Gaza, seperti Spanyol, Irlandia, dan Norwegia, seharusnya bersedia menerima warga Palestina.
Hingga saat ini, belum ada rincian konkret mengenai implementasi rencana Trump, dan masih belum jelas apakah usulan ini benar-benar akan diwujudkan atau hanya strategi politik dalam negosiasi Timur Tengah.***