Pertamina menyatakan siap mengembalikan hak warga dalam sengketa tanah EV Surabaya, sementara Komisi II DPR RI memerintahkan penyelesaian non-litigasi yang membuka peluang pencabutan blokir 12.500 sertifikat tanah seluas 354 hektare di lima kelurahan.
Komisi II DPR meminta penyelesaian non-litigasi atas sengketa Darmo Hill dan menyoroti lambatnya digitalisasi pertanahan yang memicu praktik mafia tanah.
Di tengah sengketa eigendom berkepanjangan di Surabaya, DPR mendesak agar digitalisasi pertanahan dipercepat, dan pola pikir warisan penjajahan terkait penguasaan lahan dihapus.
Pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tentang tidak berlakunya Eigendom Verponding menyoroti kekacauan legal dan risiko konflik agraria yang kembali mengemuka dalam sengketa Pertamina–warga Surabaya.
Pakar hukum menyoroti lemahnya pengawasan pertanahan dan warisan sistem penjajahan yang membuat rakyat mudah tersingkir dari tanahnya sendiri.
Puluhan warga Surabaya akan bertolak ke DPR RI pada 17 November, memperjuangkan hak atas tanah yang diklaim Pertamina tanpa dasar hukum jelas.
Menelusuri sengketa tanah antara warga Surabaya dan PT Pertamina yang berakar pada surat tanah penjajah 1918. Membuka luka lama tentang keadilan agraria di Indonesia.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
