FGSNI serius mengawal usulan Kemenag ke Kemenpan RB agar 630 ribu guru madrasah swasta segera diangkat menjadi PPPK, menyusul dukungan kuat dari DPR RI.
Pemerintah mengkaji opsi penarikan status guru PPPK menjadi ASN pusat untuk atasi masalah gaji, lalu bagaimana nasib guru madrasah swasta di Kemenag?
Tag: Kemenag
Bantah Usulan DPD, Kemenag Pastikan Dana Zakat Bukan untuk Program Makan Bergizi Gratis
Kementerian Agama (Kemenag) membantah wacana penggunaan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyaluran zakat mutlak bagi delapan asnaf.
Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Kamis 19 Februari, Hilal Tak Penuhi Kriteria
Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh Kamis, 19 Februari 2026. Sidang Isbat menyatakan hilal belum memenuhi kriteria MABIMS berdasarkan data hisab dan rukyat nasional.
Kemenag Jatim Gelar Rukyatul Hilal Awal Ramadan 1447 Hijriah di 21 Titik Lokasi
Kanwil Kemenag Jawa Timur menggelar rukyatul hilal 1447 H di 21 kabupaten/kota pada 29 Sya’ban. Hasil pengamatan mengacu kriteria MABIMS dan menjadi bahan Sidang Isbat penetapan awal Ramadan 1447 H.
Kemenag Sebar Tim di 96 Titik untuk Pantau Hilal
Kemenag sebar tim di 96 lokasi untuk pantau hilal awal Ramadan 1447 H pada 17 Februari 2026. Simak mekanisme Sidang Isbat dan harapan awal puasa serentak dengan ketetapan Muhammadiyah di sini.
Ramadan 2026, Muhammadiyah 18 Februari: Bagaimana Pemerintah dan NU?
Simak prediksi awal puasa Ramadan 1447 H/2026 di Indonesia, Arab Saudi, dan Mesir. Cek perbandingan metode KHGT Muhammadiyah dengan kriteria MABIMS serta posisi hilal terkini menurut BRIN dan Bosscha di sini.
200 Ribu Guru Madrasah Siap Demo, Tuntut SK PPPK Tanpa Tes
FGSNI mendesak Kemenag segera menerbitkan PMA sebagai payung hukum pengangkatan guru madrasah swasta menjadi PPPK tanpa tes demi kesejahteraan guru.
Disebut dalam Kasus Kuota Haji, Jokowi: Tidak Ada Perintah dan Arahan untuk Korupsi
Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespons isu keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Jokowi menegaskan tidak pernah memberi perintah atau arahan yang berkaitan dengan praktik korupsi.
Apakah Negara Hadir untuk Semua Pesantren?
Pengakuan negara terhadap pesantren melalui UU Pesantren dan Ditjen Pesantren membawa harapan baru. Namun, tantangan keadilan, netralitas pelayanan, dan pendampingan pesantren kecil menjadi ujian sesungguhnya kehadiran negara.
Ditjen Pesantren Butuh Rp12,6 Triliun, Kemenag Ajukan Tambahan Anggaran
Pembentukan Ditjen Pesantren di Kemenag membutuhkan tambahan anggaran Rp12,6 triliun untuk menjalankan mandat undang-undang pesantren.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.