Pembabatan hutan demi food estate dinilai merusak ekosistem dan sumber air. Solusinya adalah pertanian modern, konsolidasi lahan, riset benih unggul, dan restorasi alam demi masa depan pangan.
__________
Di tengah ambisi besar menuju swasembada pangan, pemerintah menerapkan kebijakan yang berpotensi menjadi bumerang bagi masa depan: membabat hutan demi membuka lahan baru.
Bagi Anna Luthfie, praktisi pertanian yang dikenal dengan sebutan “Presiden Republik Durian”, pendekatan ini tidak hanya keliru, tapi juga membahayakan keberlanjutan hidup manusia.
“Food estate yang membuka ratusan ribu, bahkan jutaan hektar hutan, harus dikoreksi, atau dihentikan. Kita sedang menggali lubang bencana sendiri,” tegas Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Surabaya ini, dikutip Jumat, 27 Juni 2025.
Hutan yang dibabat, kata Luthfie, tak hanya kehilangan pohon, tapi juga ekosistem, keanekaragaman hayati, mata air, dan perlindungan alami dari banjir serta longsor.
Bagi Anna, solusi itu bukanlah membabat hutan, tapi membangun pertanian yang efisien dan berkelanjutan.
Caranya?
Pertama, dia mendorong “konsolidasi lahan”: menggabungkan petak-petak kecil menjadi unit besar agar bisa dikerjakan dengan mesin modern, meningkatkan efisiensi dan pendapatan petani.
Kedua, modernisasi pertanian harus jadi prioritas, bukan basa-basi politik. Alokasi anggaran pun tak bisa lagi kecil kalau memang serius ingin mencapai swasembada.
Pupuk? Itu masalah klasik yang belum kunjung selesai. “Kalau musim tanam pupuk selalu langka dan mahal. Kalau menteri tak bisa urus pupuk, ya, lebih baik mundur,” kata Anna. Ia bahkan mengusulkan hukuman berat bagi para mafia pupuk yang mempermainkan nasib petani.
Lebih lanjut, Anna mengusulkan pembentukan lembaga riset khusus yang fokus menciptakan benih unggul dan teknologi pertanian modern, termasuk nano-teknologi dan inovasi tepat guna. Para ilmuwan di lembaga ini, kata dia, harus digaji tinggi agar bisa fokus menciptakan terobosan.
