Dalam forum internal PDIP yang digelar di Bali, Kamis, 31 Juli 2025, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan arahan tegas kepada seluruh kadernya: dukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
___________
Instruksi tersebut datang hanya beberapa jam setelah DPR RI menyetujui usulan Presiden untuk memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto—yang belum genap sepekan divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus obstruction of justice terkait buronan Harun Masiku.
Menurut Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus, instruksi Megawati adalah bentuk tanggung jawab kebangsaan partai. “Ibu menegaskan bahwa kita mendukung pemerintah … menjaga negara, bangsa dan masyarakat ini supaya bisa melalui berbagai kondisi yang kurang baik saat ini,” ujar Deddy sebagaimana dikutip dari Liputan6.com, Kamis, 31 Juli 2024.
Megawati juga menyinggung soal krisis fiskal, defisit anggaran, dan tantangan geopolitik yang dihadapi Indonesia. Ia meminta seluruh kader membantu pemerintah mengatasi tantangan tersebut dengan menjadi penghubung aspirasi rakyat.
“Soliditas internal adalah kuncinya,” tambah Deddy. Ia menyebut PDIP akan mengambil peran sebagai “soko guru pemerintahan”, bukan sekadar mitra formal.
View this post on Instagram
Dukungan itu tak lepas dari sorotan. Beberapa pihak menilai, keputusan Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto menjadi pemicu perubahan sikap PDIP dari oposisi menuju pendukung aktif. Kritik tajam datang dari kalangan antikorupsi.
Lakso Anindito, mantan penyidik KPK sekaligus Ketua IM57+, menyebut amnesti Hasto sebagai bentuk kemunduran.
“Presiden sama sekali tidak memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi, hanya omon‑omon saja,” ujarnya sebagaimana dikutip dari Kompas.tv, Jumat, 1 Agustus 2025.
Menurutnya, keputusan tersebut bisa menjadi preseden buruk karena memberi kesan bahwa kasus korupsi bisa diselesaikan lewat negosiasi politik, bukan proses hukum.
Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memilih bersikap hati-hati. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa pemberian amnesti adalah hak prerogatif Presiden yang dijamin UUD 1945. Meski demikian, lembaga antirasuah itu menyatakan akan mempelajari lebih lanjut keputusan tersebut.
Dukungan PDIP juga memicu pembicaraan tentang pergeseran peta politik nasional. Setelah tidak tergabung dalam koalisi besar sejak Pilpres 2024, kini PDIP kembali merapat ke kekuasaan. Banyak yang menyebutnya sebagai langkah strategis demi menjaga posisi politik partai di tengah dominasi penuh koalisi Prabowo di parlemen.
Namun, konsekuensinya tidak kecil. Publik bisa memandang dukungan ini sebagai bentuk barter politik: pengampunan untuk Hasto, dukungan untuk Prabowo. Di saat yang sama, PDIP menghadapi tantangan untuk menjaga citra sebagai partai yang vokal dalam isu antikorupsi—sebuah identitas yang kini diuji keras.
Meski tak menyebut langsung amnesti Hasto sebagai alasan dukungan, Megawati menyampaikan pernyataan bernada simbolik. “Kalau bukan kita, siapa lagi?” katanya, dalam forum tertutup yang bocor ke publik.***
