TKN Ingin PDIP Tetap Berada di Pemerintahan
Di sisi lain, TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berharap PDI Perjuangan tetap berada di pemerintahan. Alasannya, menurut Wakil Ketua Koordinator Strategis TKN Ahmad Muzani, dibutuhkan kerja sama dalam membangun negara.
Pertimbangan itulah, menurut Muzani, yang membuat Prabowo memberikan instruksi agar para kader Partai Gerindra membangun komunikasi dengan seluruh partai politik yang berada di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM), termasuk PDIP.
Muzani juga mengatakan, TKN Prabowo-Gibran dalam waktu dekat bakal menemui PDIP dan partai-partai lain di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mengajak mereka bersatu dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kendati Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sudah mengeluarkan pernyataan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu akan menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan, menurut Muzani, TKN akan tetap mencoba merangkul PDIP untuk bersama-sama membangun bangsa.
Namun, Muzani tetap menghormati pernyataan Hasto tersebut. “Keinginan Pak Prabowo untuk merangkul semua kekuatan tetap akan kami lakukan,” ujar Muzani, usai mendampingi Prabowo berziarah ke makam Habib Ali Kwitang di Jakarta, dikutip dari Kompas TV, Jumat (16/2/2024).
“Pak Prabowo dan Mas Gibran kan punya keinginan untuk merangkul semua kekuatan untuk membangun Indonesia. Makanya kami akan lakukan itu (komunikasi dengan PDIP),” tambahnya.
Disarankan Jadi Oposisi
Sementara itu, Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, menyarankan agar PDIP memposisikan diri sebagai partai non-pemerintah.
Saran Arif ini disampaikan usai menganalisis hasil hitung cepat sementara yang mengunggulkan pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Prabowo-Gibran, dan PDIP sebagai partai politik paling tinggi memperoleh suara di Pileg DPR.
“Jika ini (quick count) linier dengan real count, maka PDIP semestinya memposisikan diri sebagai partai non-pemerintah,” kata Arif, dikutip dariTempo, Kamis, 15 Februari 2024.
Selain alasan agar berjalannya mekanisme check and balance, menurut Arif, PDIP akan menegaskan partai itu memiliki muruah politik.
“Sebab, jika bergabung di pemerintah, tentu akan muncul anggapan PDIP pragmatis dan tak ideologis, mengingat Prabowo-Gibran lawan dalam Pilpres,” katanya.
Menurut Arif, akan berguna jika ada partai di parlemen yang menjadi penyeimbang kebijakan-kebijakan pemerintah atau eksekutif. “Justru yang mengkhawatirkan, jika tak ada kekuatan penyeimbang. Fungsi parlemen menjadi mandul,” ujarnya.❒
FOTO: Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. (Ilustrasi)
