Sejarawan NU Agus Sunyoto menegaskan G30S/PKI tak pernah ada. Tragedi terjadi 1 Oktober 1965. Situs Ndalem Pojok pun mendorong 30 September dikenang sebagai hari bahagia, saat Pancasila menggema di PBB.
Sejarawan Nahdlatul Ulama, mendiang Agus Sunyoto, pernah mengingatkan pentingnya pelurusan sejarah kelam Gerakan 30 September (G30S/PKI). Menurut Agus, peristiwa itu sejatinya tidak pernah terjadi di Indonesia.
“G30S/PKI itu bohong. Jenderal-jenderal tidak dibunuh tanggal 30. Tanggal 30 September itu tidak ada peristiwa apa-apa. Jenderal-jenderal diculik 1 Oktober, dibunuh dini hari,” kata Agus, saat mengisi Sekolah Sejarah PMII Purworejo di Pendopo Balai Desa Somongari, Kaligesing, Senin, 2 Oktober 2017.
Penulis Atlas Walisongo itu menegaskan, dokumen utama tentang pemberontakan PKI tidak pernah menyebut peristiwa pada 30 September. Semua catatan resmi ABRI, ujarnya, mencatat penculikan dan pembunuhan perwira TNI pada 1 Oktober 1965, sekitar pukul 05.00 WIB.
“Itu sebabnya Soekarno menyebutnya Gestok (Gerakan 1 Oktober),” lanjutnya.
Agus menyayangkan kekeliruan pemerintah yang justru mengibarkan bendera setengah tiang tiap 30 September. Menurutnya, logika sejarah terbalik karena 1 Oktober dijadikan Hari Kesaktian Pancasila.
“Lah wong 30 September itu tidak terjadi apa-apa, kok upacara. Justru 1 Oktober malah dijadikan Hari Kesaktian Pancasila. Ini peristiwa diputar balik,” tegasnya.
Agus menyerukan pemerintah melakukan pelurusan sejarah agar generasi mendatang tidak terkecoh. Ia menilai banyak sejarah nasional dikaburkan, termasuk penulisan The History of Java yang kerap diklaim karya Raffles, padahal menurutnya ditulis Pangeran Abdurrahman Natakusuma pada 1814.
Senada dengan Agus, aktivis Lesbumi Kediri, Nur Habib, menyebut pihaknya pernah mengusulkan 1 Oktober dijadikan hari berkabung nasional. Usulan itu dikirim Lesbumi NU kepada Presiden Joko Widodo pada 2022.
Sukarno Memakai Istilah Gestok
Presiden Sukarno sendiri sejak awal memilih istilah Gestok—Gerakan Satu Oktober—untuk menandai tragedi itu. Dalam sidang kabinet 9 Oktober 1965, ia menolak sebutan Gestapu yang identik dengan Nazi Jerman.
Sukarno menyebut Gestok sebagai salah satu episode politik paling dramatis dalam sejarah bangsa. Ia menyebut peristiwa itu “complete overrompeling” atau penyerbuan sempurna terhadap dirinya. Dalam pidato Nawaksara dan Pelengkap Nawaksara, Sukarno menegaskan tragedi 1965 terjadi karena tiga hal: keblinger pimpinan PKI, kelihaian subversi nekolim (neo-kolonialisme dan imperialisme), dan adanya oknum yang tidak benar.
Meski membentuk Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) untuk mengadili para pelaku, Sukarno menolak jika harus bertanggung jawab sendiri. Ia bahkan membandingkan peristiwa Gestok dengan upaya pembunuhan dirinya di Cikini maupun insiden pemberondongan pesawat Maukar.
Namun MPRS menolak pidato pertanggungjawabannya. Posisi Sukarno kian terdesak hingga lahir Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang mencabut kekuasaannya.
Setelah puluhan tahun, tuduhan pengkhianatan terhadap Bung Karno akhirnya diralat. Melalui Keppres Nomor 83/TK/2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Soekarno sebagai Pahlawan Nasional.
30 September Hari Bahagia
Di Kediri, upaya pelurusan sejarah juga dilakukan oleh Situs Ndalem Pojok Persada Sukarno, rumah masa kecil Bung Karno. Setiap 30 September, situs ini menggelar tasyakuran memperingati pidato Sukarno di Sidang Umum PBB tahun 1960, saat Pancasila dikumandangkan ke dunia internasional.
“Itu hari bahagia, bukan hari duka. Hari di mana Pancasila dikumandangkan ke dunia internasional,” kata Kushartono, Ketua Harian Situs Ndalem Pojok, Senin (29/9/2025).
Menurut Kus, pidato bertajuk To Build the World Anew yang disampaikan Sukarno di PBB, 30 September 1960, adalah momentum besar yang kini sering terlupakan. Dalam pidato sepanjang 28 halaman itu, Sukarno menyebut Pancasila sebanyak 23 kali dan menawarkan lima sila Indonesia sebagai dasar perdamaian global.
UNESCO pada Mei 2023 telah menetapkan naskah pidato itu sebagai Memory of the World, sejajar dengan arsip Gerakan Non-Blok dan Hikayat Aceh.
“Bung Karno ingin dunia percaya, dengan jiwa Pancasila yang memadukan Ketuhanan dan Kemanusiaan, semua yang panas bisa menjadi dingin, kacau menjadi tenang,” ujar Kus.
Karena itu, pengelola Ndalem Pojok mengusulkan agar 30 September ditetapkan sebagai Hari Bahagia Nasional. Bukan sekadar mengingat duka tragedi 1965, melainkan kebanggaan ketika Indonesia berbicara lantang di forum dunia. ***
