“Kalau rakyat tak suka, ya saya batalkan. Selesai.” Di tengah kritik atas rumah subsidi 14 meter persegi, pernyataan Menteri PKP Maruarar Sirait ini jadi pengingat: kadang, kebijakan bisa dibatalkan secepat ide dilempar.
__________
Pemerintah sempat memamerkan sebuah ide yang—kalau tidak disebut inovatif—setidaknya cukup mengejutkan: rumah subsidi seluas 14 meter persegi. Satu kamar tidur. Luas tanah 25 meter persegi. Seukuran garasi mobil, tapi dengan niat mulia: menyediakan tempat tinggal bagi rakyat.
Namun di balik dinding tipis mock up itu, ternyata tak ada keputusan yang benar-benar final. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa desain rumah supermini ini bukan keputusan mutlak, melainkan hanya penjajakan.
“Itu kan draft kami. Kita sounding kepada rakyat akan seperti apa. Kami dengarkan (tanggapan) masyarakat itu. Belum ada suatu keputusan,” katanya, Sabtu, 5 Juli 2025, di Jakarta.
Bahkan dengan gamblang ia menegaskan: “Kalau memang itu tidak mendapatkan (tanggapan) positif dari masyarakat, ya saya batalkan. Selesai.”
Begitu saja. Tidak perlu rapat maraton, tidak perlu sidang pleno. Cukup dengan suara rakyat yang tidak sreg, maka rencana bisa dikepras seperti ukuran rumahnya.
Sikap terbuka terhadap kritik ini tentu patut diapresiasi, walau publik mungkin bertanya-tanya: sejak kapan perumahan rakyat dirumuskan sefleksibel polling media sosial?
Menteri Maruarar juga mengatakan akan mengevaluasi proses desain tersebut, terutama jika ada indikasi pelanggaran aturan. “Kalau nanti responsnya ada aturan yang dilanggar, saya akan tanyakan Dirjen saya,” ucapnya. Sebuah kalimat yang jujur, meski terdengar seperti seseorang yang baru saja membuka lembaran soal ujian dan belum sempat membaca peraturannya.
Padahal, jika mengacu pada regulasi yang berlaku—Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023—luas minimum rumah subsidi adalah 21 meter persegi di atas tanah 60 meter persegi. Artinya, rumah 14 meter itu lebih pendek dari standar, baik secara bangunan maupun ekspektasi.
