Dari sisa ranting dan limbah pasar, Surabaya menemukan cara sunyi menekan beban kota: mengolah sampah organik menjadi kompos, sekaligus menghemat miliaran rupiah anggaran.
Pengolahan sampah organik yang digerakkan Pemerintah Kota Surabaya kini bukan sekadar urusan lingkungan, melainkan strategi efisiensi fiskal. Berdasarkan data resmi pemkot, keberadaan 27 rumah kompos di berbagai wilayah kota mampu menghemat biaya pengangkutan sampah hingga Rp6,73 miliar per tahun. Angka itu belum termasuk penghematan biaya pengolahan di tempat pembuangan akhir.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Surabaya, Dedik Irianto, menyebut skala persoalan sampah di Surabaya memang besar. Setiap hari, timbulan sampah—baik organik maupun anorganik—mencapai sekitar 1.800 ton. “Jumlah timbulan sampah di Kota Surabaya setiap harinya adalah 1.800 ton per hari,” ujar Dedik, Rabu (14/1/2026).
Volume sebesar itu membuat pendekatan konvensional di hilir tak lagi memadai. Pemerintah kota memilih memperkuat pengelolaan dari hulu, lewat rumah kompos dan bank sampah. Sementara residu yang tak dapat dikelola di tingkat awal diarahkan ke TPA Benowo, tempat pembuangan akhir terbesar di kota ini.
27 Rumah Kompos, 95 Ton Per Hari
Fokus utama pengurangan sampah organik bertumpu pada 27 rumah kompos yang dioperasikan DLH Surabaya. Fasilitas-fasilitas ini memiliki kapasitas total pengolahan sekitar 95,17 ton per hari. “Untuk sampah organik di Kota Surabaya, kita memiliki kurang lebih 27 rumah kompos,” kata Dedik.
Bahan bakunya berasal dari dua sumber utama: limbah perantingan pohon—termasuk pohon tumbang—serta sampah sayuran dari pasar-pasar tradisional. Setiap hari, total bahan yang masuk ke rumah kompos bahkan melampaui 100 ton. Rinciannya, sekitar 90,41 ton berasal dari limbah pepohonan, sementara 10,14 ton dari sampah pasar.
Dari proses itu, kompos dihasilkan dan langsung dimanfaatkan. Bukan hanya untuk mengurangi volume sampah, tetapi juga untuk kebutuhan internal kota.
Efisiensi Anggaran dan RTH
Dedik menekankan manfaat ganda pengolahan kompos. Selain menekan beban TPA Benowo, kebijakan ini berdampak langsung pada pengeluaran daerah. “Jadi mengurangi belanja pupuk Dinas Lingkungan Hidup Surabaya,” ujarnya.
Kota Surabaya memiliki kebutuhan besar akan kompos untuk pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH). Dengan memanfaatkan hasil olahan sendiri, DLH tak lagi sepenuhnya bergantung pada pembelian pupuk dari pihak luar. “Kita bisa manfaatkan kompos kita sendiri. Selain mengurangi sampah yang masuk ke TPA, juga mengurangi belanja DLH untuk kompos,” tutur Dedik.
Secara akumulatif, pengolahan sampah organik melalui rumah kompos tercatat menghemat biaya pengangkutan Rp6,73 miliar per tahun, serta menekan biaya pengolahan di TPA Benowo hingga Rp7,36 miliar per tahun. Di balik angka-angka itu, ada pergeseran cara pandang: sampah tidak lagi sekadar beban, melainkan sumber daya.
TPS 3R dan Sampah Anorganik
Pengelolaan tak berhenti pada sampah organik. Untuk sampah anorganik, DLH Surabaya mengoperasikan 12 Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R—Reduce, Reuse, Recycle—yang tersebar di berbagai wilayah kota. Kapasitasnya bervariasi, mulai dari 10 hingga 20 ton per hari.
Efeknya signifikan. “Kalau kapasitas TPS 10 ton, residunya tinggal 5 ton,” ujar Dedik, menjelaskan bahwa TPS 3R mampu mengurangi hingga separuh volume sampah yang semula akan dibuang ke TPA Benowo.
Jenis sampah yang dikelola didominasi material anorganik bernilai guna: botol, logam, plastik, kaca, kayu, kertas, hingga karton. TPS 3R juga menangani sampah spesifik yang berisiko bagi lingkungan, seperti baterai bekas, lampu, dan kaleng aerosol.
Dari Beban Menjadi Sistem
Di balik operasi rumah kompos dan TPS 3R, Surabaya sedang merakit sistem pengelolaan sampah yang lebih berlapis: mengurangi dari sumbernya, memaksimalkan pemanfaatan ulang, dan menekan residu seminimal mungkin. Pendekatan ini tidak selalu kasatmata bagi warga, tetapi dampaknya terasa—baik di neraca anggaran maupun di umur panjang TPA.
Sampah, di kota ini, pelan-pelan berhenti menjadi cerita tentang penumpukan. Ia berubah menjadi cerita tentang pengelolaan—dan tentang bagaimana kebijakan lingkungan bisa berjalan seiring dengan disiplin fiskal.***
