OJK menetapkan Surabaya sebagai TPAKD terbaik tingkat kota wilayah Jawa–Bali. Tujuh program mencakup pembiayaan usaha, perlindungan pekerja, dan layanan keuangan digital.
Pemerintah Kota Surabaya meraih TPAKD Award 2026 kategori Terbaik Tingkat Kota Wilayah Jawa–Bali atas program perluasan akses layanan keuangan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyerahkan penghargaan kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
Penyerahan berlangsung dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Surabaya Vykka Anggradevi Kusuma mengatakan penghargaan itu berkaitan dengan pelaksanaan tujuh program sepanjang 2025.
“Secara resmi pemkot menerima penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 Tingkat Kota untuk wilayah Jawa-Bali.
“Tim ini bertugas memberikan literasi dan inklusi keuangan kepada warga Surabaya,” kata Vykka, Jumat, 23 Oktober 2026, seperti diberitakan Jatim Pos.
Pembiayaan Usaha dan Pemasaran UMKM
Salah satu programnya adalah Kredit Melawan Rentenir PUSPITA melalui PT BPR Surya Artha Utama. Menurut data yang disampaikan pemkot, pembiayaan tersebut menjangkau 2.138 debitur.
Selain PUSPITA, pemkot menyediakan Si-Kumis untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pelaku usaha.
“Salah satu program unggulan untuk peningkatan akses pembiayaan kepada UMKM berupa PUSPITA, yaitu pinjaman dengan bunga 3 persen pertahun,
“dan Si-Kumis dengan bunga 5 persen pertahun,” ujar Vykka.
Dukungan pemasaran diberikan melalui Program Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo atau PEKEN. Platform ini mempertemukan produk UMKM lokal dengan pembeli secara digital.
Hingga akhir 2025, menurut pemkot, PEKEN melibatkan 5.734 UMKM dengan omzet Rp216 miliar.
Program lain adalah Satu Data Surabaya, yang mengintegrasikan informasi untuk mendukung kebijakan ekonomi dan penyaluran bantuan sosial.
Pemkot juga menjalankan PASTI LAKU untuk memberikan asistensi, pendampingan, serta edukasi akses keuangan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Perlindungan Pekerja dan Digitalisasi Pembayaran
Perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan tercatat mencakup 99.724 peserta. Sasarannya meliputi pekerja, pengemudi ojek daring, dan warga yang bertugas melayani masyarakat.
Pemkot menyebut bantuan iuran dari APBD diberikan untuk mendukung kelompok berpenghasilan rendah.
Untuk edukasi pasar modal, pemkot menyediakan Galeri Investasi di Mal Pelayanan Publik Siola. Layanan ini menjadi sarana pengenalan investasi legal kepada masyarakat.
Program ketujuh mencakup digitalisasi pembayaran melalui KATEPAY dan Simpanan Pelajar atau Simpel. Nilai transaksi atau simpanannya disebut sekitar Rp158 miliar.
Angka tersebut disampaikan sebagai gabungan kategori transaksi atau simpanan, sehingga tidak seluruhnya dapat dibaca sebagai nilai belanja maupun saldo tabungan.
“Dalam hal ini pemkot bersama OJK dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) bersinergi dalam upaya memberikan literasi dan inklusi keuangan ke sekolah-sekolah, UMKM sampai kelompok perempuan,” papar Vykka.
Vykka juga menyampaikan sejumlah indikator pembangunan Surabaya pada 2025. Pertumbuhan ekonomi disebut mencapai 5,87 persen, melampaui target 5,77 persen.
“Sementara tingkat kemiskinan terealisasi sebesar 3,56 persen, lebih rendah dibandingkan target 3,9 persen,” tuturnya.
Untuk 2026, pemkot berencana melanjutkan program yang berjalan, termasuk penguatan basis data dan literasi keuangan melalui SOMASI PINJOL.
“Ada juga penambahan program baru berupa digitalisasi pembayaran parkir, pajak dan retribusi, ekosistem digitalisasi pasar tradisional dan pariwisata,” kata Vykka. ***
