JAKARTA — Bawaslu menemukan 19 masalah pada pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu 2024 yang digelar pada 14 Februari 2024. Perinciannya, 13 permasalahan terjadi pada pemungutan suara, dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara. Satu yang paling krusial adalah intimidasi kepada pemilih agar memilih tertentu. Parahnya, ini terjadi pada 2.271 tempat pemungutan suara (TPS).
“Data tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15 Februari 2024 pukul 06.00 WIB,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat konferensi pers bersama anggota Bawaslu Lolly Suhenty, dan Puadi seperti dilansir laman Bawaslu, Kamis (15/2/2024).
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan, tiga belas masalah pemungutan suara tersebut, apabila diperinci menjadi beberapa hal. Terdapat 37.466 TPS yang mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00.
“TPS yang buka lebih dari pukul 07.00, berada di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan,” jelas Lolly.
Lolly menambahkan, ada 2.271 TPS yang terjadi mobilisasi dan/atau mengarahkan pilihan pemilih (oleh tim sukses, peserta pemilu, dan/atau penyelenggara) untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. “Ada 2.271 TPS, didapati terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara pemilu di TPS,” terangnya.
Sementara enam masalah lainnya terjadi pada penghitungan suara. Seperti pengawas pemilu, saksi, dan/atau masyarakat di 11.233 TPS yang tidak bisa mengakses Sirekap.
Lalu, ada 1.895 TPS yang didapati Pengawas TPS tidak diberikan Model C. Permasalahan ini terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, dan Yogyakarta.
