Persoalan relokasi penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Susun di DPRD Kota Bandung.
Pemerintah diminta memastikan kebijakan relokasi tidak mengabaikan kepastian tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Anggota Panitia Khusus (Pansus) 20 DPRD Kota Bandung, Aswan Asep Wawan, S.E., mengatakan, Raperda Rumah Susun harus menjawab persoalan yang dihadapi penghuni, termasuk warga terdampak relokasi Rusunawa Rancacili.
Menurut Aswan, relokasi tidak boleh semata-mata dipandang sebagai bagian dari penataan kawasan. Pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepastian tempat tinggal akibat kebijakan relokasi. Pemerintah harus memastikan prosesnya berjalan adil dan tetap memperhatikan kondisi serta kebutuhan warga,” ujar Aswan belum lama ini.
Aswan menekankan, proses relokasi harus dilakukan secara manusiawi, transparan, dan terukur. Penghuni perlu memperoleh informasi yang jelas, mekanisme pemindahan yang adil, serta jaminan tersedianya alternatif tempat tinggal yang layak.
Selain relokasi, Aswan menyoroti pengaturan tarif sewa rusunawa. Menurutnya, keterjangkauan biaya hunian harus menjadi perhatian utama karena sebagian besar penghuni berasal dari kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas.
“Solusinya harus berpijak pada kondisi riil masyarakat. Kita perlu mendorong skema biaya hunian yang terjangkau, pengelolaan fasilitas yang transparan, serta kejelasan tanggung jawab antara pemerintah dan pengelola,” katanya.
Dia juga meminta Raperda Rumah Susun mengatur mekanisme pengaduan dan penyelesaian persoalan penghuni. Masyarakat harus mengetahui pihak yang bertanggung jawab serta prosedur yang dapat ditempuh ketika menghadapi masalah.
Aswan turut mendorong pengelolaan rusunawa secara profesional, termasuk menjamin ketersediaan air bersih, pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta transparansi tarif layanan.
Kejelasan aturan tersebut dinilai penting untuk melindungi penghuni sekaligus memastikan pengelola menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya.
Aswan menegaskan, keberhasilan Raperda Rumah Susun tidak cukup diukur dari rampungnya pembahasan atau pengesahan menjadi peraturan daerah. Regulasi tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin Raperda ini benar-benar menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas hidup warga. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan kepastian di atas kertas, tetapi masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh hunian yang layak dan terjangkau,” tandasnya.
Aswan berharap pembahasan Raperda Rumah Susun menghasilkan kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan penghuni, tanggung jawab pemerintah, dan kebutuhan pengelola.(*)
