Kritik Stagnansi Demokrasi Sebagai Suara Rakyat
Dengan sangat bias, GUAA menyebut semua kritik publik tentang kemunduran dan stagnansi demokrasi di era Jokowi ini disuarakan oleh kalangan kelas menengah (middle class). Padahal begitu banyak agamawan, budayawan, akademisi, dan warga sipil berkumpul untuk mengkritik penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi.
Selain itu, perlu diingatkan kembali, bahwa dua hari sebelum Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Yogyakarta, 30 Januari 2024, juga diselenggarakan Musyawarah Besar (Mubes) Nahdliyyin Nusantara. Mubes ini selain dihadiri oleh struktural mulai tingkat bawah sampai atas, juga dihadiri masyarakat akar rumput, yang digelar karena tumbuhnya rasa kecewa terhadap elite-elite PBNU yang dinilai tidak bisa mengemban amanah khittah 1926 dan terjebak politik transaksional.
Masyarakat nahdliyyin akar rumput sadar betul bahwa elite PBNU hari ini ikut serta “memperkeruh” dan “merusak” demokrasi di Indonesia. Elite PBNU bukan lagi representasi masyarakat kecil dan pinggiran, tetapi publik paham, mereka menjadi kepanjangan tangan penguasa. Karenanya, ketika GUAA menyebut kritik terhadap Jokowi soal kemunduran dan stagnansi demokrasi sebagai suara kelas menengah, menurut penulis, itu sangat tidak relevan.
Sebaliknya, kemunduran dan stagnansi demokrasi adalah pandangan umum masyarakat akar rumput. GUAA tidak akan mengerti hal ini, karena dirinya berada di lingkungan elite PBNU yang berafiliasi dengan rezim. Karena itu, sangat diragukan jika besarnya perolehan suara Prabowo-Gibran disebut merepresentasikan suara mayoritas—karena aparatur negara banyak yang divonis cacat etika, sejak dari MK, KPU, hingga proses Pemilu.
Problem Personal Intelektualitas GUAA
Dalam postingan Facebook-nya, GUAA menyadari jika artikelnya yang terbit di Kompas tidak populer. Itulah suara hati nuraninya yang tidak dapat dibohongi. Namun, intelektual seperti GUAA lebih tepatnya disebut sebagai inkonsisten dari pada kritis.
Dulu, GUAA begitu semangat memperjuangkan liberalisme Islam. Namun, sproyek liberalisasi Islam—entah kenapa—menjadi macet, dan kemudian GUAA masuk ke dunia politik dengan menjadi kader Partai Demokrat. Setelah itu dia menawarkan diskursus sufisme Islam klasik melalui platform online. GUAA rajin meng(k)aji Imam Ghazali dan karya-karyanya, termasuk Ihya’ Ulumuddin. Penulis dulu sesekali pernah ikut menyimak dan ber-istifada; karena memang ulasannya cenderung baru dengan perbandingan disiplin keilmuan kontemporer.
Walaupun GUAA menjadi pengajar Ihya’, nyatanya perilaku politik GUAA sepertnya jauh panggang dari api—setidaknya kesan ini bagi yang kebetulan bersebrangan dengan pilihan politiknya. Dalam Ihya’ Ulumuddin misalnya, bukankah Imam Al-Ghazali dengan jelas mengkritik para intelektual Muslim (ulama su’), yang belajar (mengajar) agama hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi, bahkan sekalipun sekilas tampak untuk kepentingan “agama”?
Al-Ghazali mengatakan: “.. tidak pantas bagi orang alim mengaburkan ilmunya dan mendekati para sultan dengan harapan mendapat pembangunan masjid, madrasah, dan harta subhat lainnya, sebagaimana tidak pantas ulama mengajarkan ilmunya kepada orang idiot, orang-orang durhaka, dan yang berpikiran pendek yang belajar hanya untuk mendapatkan perhatian publik, mengumpulkan harta, dan mendapatkan upah para sultan…” (Al-Ghazali, Ihya’ Ulumuddin, Bayanu Al-A’mal al-Muta’alliqah bi al-Niyah, hal. 356).
Mata masyarakat nahdliyyin akar rumput bisa jadi menilai dengan stereotip negatif: jangan-jangan GUAA bersama elite PBNU lain (seperti Sekjen PBNU Gus Ipul) yang begitu antusias menjadi legitimator kemenangan Prabowo-Gibran telah berada pada kekhawatiran Imam Ghazali di atas— yaitu mengejar nilai lain dari pada nilai-nilai ideal ke-ulamaan atau ke-NU-an?
Mudah-mudahan tidak.
Tetapi lagi-lagi, yang menjadi ganjalan adalah, kenapa GUAA secara personal tampak begitu mudahnya mengabaikan pelanggaran etika di MK, KPU, hingga Bansos yang dibagi secara tidak wajar menjelang hari Pemilu? Karenanya, dia juga terkesan dengan mudahnya mengabaikan nilai-nilai ideal ke-NU-an—bahkan ajaran keulamaan Imam al-Ghazali, yang menjadi rujukan keagamaan warga NU.
Jadi, menurut penulis, tidak perlu heran GUAA menyerahkan posisinya di Lakpesdam kepada Erick Thohir (Menteri BUMN) tanpa sikap kritis seperti dahulu yang pernah kita kenal. Semuanya—barangkali—karena kini ia berada di lingkaran rezim dan ini membuat kehilangan daya kritis dan sensitifitasnya.
Wallahu a’lam bis shawab.❒
AGUK IRAWAN MN adalah Pengasuh Ponpes Baitul Kilmah, Bantul, Yogyakarta, Budayawan, Penulis dan Penerjemah Buku-Buku Islam Progresif dan Warga NU Biasa.
