Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan e-Katalog versi 6.0. Penggunaan aplikasi ini disebut sebagai salah satu upaya untuk memerangi korupsi sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran.
Peluncuran dilakukan di Istana Negara pada Selasa, 10 Desember 2024. “Katalog versi 6.0 ini diharapkan dapat mengurangi 20 hingga 30 persen biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40-50 persen,” kata Prabowo.
Penggunanaan e-Katalog versi 6.0 akan dimulai pada 1 Januari 2025 mendatang.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pengembangan e-Katalog versi 6.0 ini diyakininya bakal meningkatkan akuntabilitas dan transparansi seluruh barang dan jasa pemerintah. Pasalnya, seluruh proses transaksi, mulai dari pemesanan kontrak, pembayaran, sampai pengiriman barang, akan terintegrasi dalam satu platform.
“Selain itu, pada e-Katalog versi 6.0 ini juga para pihak akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran, juga pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa,” kata dia.
Luhut menjelaskan, setidaknya lima dampak positif yang didapat dengan mengimplementasikan e-katalog versi 6.0. Pertama, penghematan biaya melalui pengurangan 20-30 persen pengadaan. Kedua, efisiensi waktu, dari proses yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan, kini dapat dipercepat menjadi hanya beberapa pekan.
Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Sebab, sistem seperti e-katalog memastikan harga yang transparan dan bersaing, sekaligus meminimalkan intervensi manusia dalam proses pengadaan.
“(Pengaplikasian e-katalog 6.0) ini juga akan meminimalkan perilaku korupsi. Keempat, peningkatan partisipasi penyedia. Karena dengan sistem online, penyedia barang jasa kini lebih mudah berpartisipasi, tanpa terkendala oleh lokasi atau birokrasi yang kompleks,” jelas Luhut.
Luhut mengklaim jika implementasi e-katalog Indonesia berhasil menarik lebih dari 13 ribu penyedia. Dan ini, kata dia, membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.
