Angka itu kemudian bergeser. Pagu definitif Kejaksaan 2026 akhirnya ditetapkan Rp20 triliun, namun Burhanuddin kembali meminta tambahan Rp7,49 triliun dalam raker terpisah pada Selasa, 20 Januari 2026, karena menilai pagu itu berisiko melumpuhkan operasional.
Kejagung memperkirakan kapasitas penanganan perkara nasional bisa turun hingga 55 persen, sementara di daerah anjlok hingga 75 persen jika kekurangan itu tak ditambal. Dengan beban anggaran yang belum tuntas ini, tujuh Kejari baru harus berbagi kantong yang sama dengan seluruh satuan kerja Kejaksaan lain di Indonesia.
“Kejaksaan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp20 triliun yang dialokasikan untuk program penegakan hukum Rp8,58 triliun dan program dukungan manajemen Rp11,42 triliun,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI.***
