Dewan Energi Juga Optimistis
Soal upaya mengurangi impor BBM di tengah konsumsi yang terus meningkat tersebut, Dewan Energi Nasional (DEN) pernah menyatakan bahwa pemerintah punya strategi yang tertuang dalam Grand Strategi Energi Nasional (GSEN).
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) DEN Djoko Siswanto, dalam GSEN yang telah dipaparkan kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu, langkah pertama yang bakal dilakukan oleh DEN adalah mengurangi impor energi fosil—terutama BBM jenis bensin.
“Kami punya program di sana. Beberapa tadi yang saya sampaikan, seperti peningkatan kapasitas kilang. Kemudian ada biofuel, ada EV, ada BBG. Dan juga ada sekarang hidrogen, begitu ya,” kata Djoko, dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Rabu, 22 Februari 2024.
Menurut Djoko, pemerintah mendorong semua program tersebut untuk mengurangi impor BBM hingga 0 persen. Contoh aplikasi program yang dimaksud, kata Djoko, adalah menggenjot pengembangan kendaraan listrik dan melirik pengembangan bahan bakar green hydrogen.
“Kita sudah punya kilang bahan bakar nabati untuk avtur bensin maupun—apa namanya—biogasoline. Biodiesel, bioavtur. Jadi, namanya biofuel, kemudian—apalagi tadi—bahan bakar gas (BBG), gitu ya. Jadi semua itu kita dukung, mana yang disukai oleh konsumen, mana yang kira-kira lebih bisa berkembang, gitu,” kata Djoko.
Menurut Djoko, sebelum Indonesia sepenuhnya menggunakan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), gas bumi menjadi sumber energi yang paling cocok untuk transisi. Apalagi, kata dia, Indonesia mempunyai sumber pasokan gas yang cukup melimpah saat ini.
“Gas adalah yang paling cocok, memang, untuk transisi, sebelum kita sepenuhnya menggunakan EBT. Kita masih punya banyak gas. Kita masih ekspor dalam bentuk gas pipa maupun LNG. Memang, kita impor gas dalam bentuk LPG. Karena memang LPG itu kan propana butana, sedangkan yang kita gunakan transportasi adalah gas metana etana. Dan juga yang kita ekspor adalah LNG,” kata Djoko.
Ekonom Menilai Sulit Direalisasikan
Di sisi lain, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Bhima menilai, apabila pemerintah berambisi mengganti BBM dengan bahan bakar nabati, itu bisa menimbulkan masalah baru. Bhima merujuk pada kejadian tahun lalu, saat pemerintah berambisi mendorong biodiesel B35.
Langkah tersebut, kata Bhima, menyebabkan munculnya tarik-menarik yang berbahaya antara kebutuhan minyak sawit atau CPO untuk bahan bakar nabati, dengan keperluan pangan atau minyak goreng. Dia pun menekankan, kejadian itu bisa terulang kembali apabila pemerintah berambisi mendorong CPO untuk biodiesel ataupun tebu untuk etanol.
Selain itu, menurut Bhima, janji Prabowo untuk stop impor BBM itu sulit diwujudkan, mengingat impor BBM di Tanah Air sangat besar. Menurut catatan Bhima, per Januari sampai Oktober 2023 saja, Indonesia mengimpor BBM sampai USD16,8 miliar.
“Itu angka yang cukup fantastis. Sangat besar. Jadi, menggantikan itu tidak bisa dalam 5 tahun ke depan,” ujar Bhima, dikutip dari Tempo, Jumat (1/3/2024).
“Langkah itu harus benar-benar diatur agar tidak menimbulkan tarik menarik kebutuhan masyarakat akan harga pangan yang stabil, harga minyak goreng dan gula yang stabil,” tutur Bhima. Karena itu apabila pemerintah mengejar bauran energi terbarukan dari biodiesel yang semakin besar, ia khawatir akan memicu harga pangan kedepannya.
Di sisi lain, Bhima menyoroti kemungkinan banyaknya proyek pembukaan lahan hutan untuk memenuhi kebutuhan penanaman tanaman energi itu. Menurutnya, kebijakan itu akan sangat berdampak pada deforestasi. ◼︎
