Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyabet gelar doktor dari Universitas Indonesia (UI) dalam waktu yang relatif singkat, 1 Tahun 8 Bulan. Raihan ini menjadi polemik. Pengamat memandangnya sebagai fenomena tunduknya dunia pendidikan kampus terhadap kekuasaan.
Keberhasilan Bahlil menyelesaikan pendidikan S3 dengan sangat cepat ini mengundang berbagai pertanyaan dari publik, terutama mengenai isi disertasinya dan proses akademis yang dilaluinya.
Ramainya kasus tersebut ditanggapi Satria Unggul Wicaksana, Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya. Satria memandang polemik gelar doktor Bahlil menunjukkan buruknya konflik kepentingan di ranah perguruan tinggi.
“Dengan posisi Bahlil sebagai menteri, akan rawan terjadi gesekan relasi antara kekuasaan dengan pihak kampus,” ujar Satria, dikutip Kamis (24/10/2040).
Menurut Satria, secara ideal sulit diterima akal bahwa Bahlil dengan segala kesibukannya mampu membereskan studi doktoral kurang dari dua tahun. Polemik ini, menurut Satria, bakal jadi catatan penting untuk kepatutan dan legitimasi akademik kampus.
“Seminimal-minimalnya 2,5 tahun dan ini pun sudah sangat outstanding study luar biasa. Apalagi di salah satu kampus terbaik di Indonesia,” imbuh Satria lagi.
Satria khawatir jika konflik kepentingan dibiarkan tumbuh subur di kampus, maka perguruan tinggi tidak lagi menciptakan intelektual dan ilmu pengetahuan, namun hanya memproduksi gelar. Yang terburuk, kata dia, kampus akan kehilangan legitimasi intelektual publik dan tibalah Indonesia pada masa matinya kepakaran.
“Upaya-upaya penundukan kampus melalui penguasaan uang dan modal mendelegitimasi upaya (produksi) ilmu pengetahuan yang kampus lakukan,” ucap Satria.*
