Perang Iran picu lonjakan harga energi dan pupuk global. Dunia terancam kelaparan, Indonesia waspadai badai inflasi pangan.
Dunia kini menghadapi ancaman ganda yang sangat serius akibat eskalasi konflik bersenjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ketegangan geopolitik ini tidak hanya memanaskan suhu di Timur Tengah, tetapi juga berpotensi memicu bencana kelaparan massal.
Program Pangan Dunia (WFP) memproyeksikan tambahan 45 juta orang berisiko jatuh ke jurang kelaparan akut jika perang terus berlanjut hingga Juni mendatang.
Wakil Direktur Eksekutif WFP, Carl Skau, menegaskan situasi ini bisa membawa tingkat kelaparan global ke rekor tertinggi sepanjang masa, dengan lebih dari 319 juta jiwa terdampak. Krisis ini bermula dari tersendatnya jalur distribusi bantuan kemanusiaan serta melonjaknya biaya pengiriman hingga 18 persen sejak konflik pecah.
Selat Hormuz Lumpuh, Rantai Pasok Pupuk Tercekik
Akar dari ancaman krisis pangan ini bermuara pada tersendatnya aktivitas di Selat Hormuz. Jalur sempit yang menghubungkan Iran dan Oman ini bukan sekadar rute transit minyak, melainkan urat nadi bagi pengiriman pupuk dunia.
Kawasan Teluk menyumbang sekitar 20 persen volume perdagangan global untuk unsur nutrisi pupuk utama seperti amonia, fosfat, dan sulfur, serta hampir separuh perdagangan urea dunia.
Ketika ketegangan memuncak dan produksi pupuk terhenti akibat serangan di pusat industri seperti Ras Laffan, pasokan global merosot tajam. Akibatnya, harga pupuk melonjak 10 hingga 30 persen.
Kondisi ini memaksa para petani di berbagai negara mengurangi penggunaan pupuk, yang secara langsung akan memangkas hasil panen komoditas penting seperti jagung, gandum, dan padi.
Harga Energi Meroket Katrol Biaya Pangan
Krisis rantai pasok pupuk semakin diperparah oleh lonjakan harga energi. Harga minyak mentah Brent yang meroket hingga menembus USD89 per barel membuat biaya operasional pertanian dan logistik global membengkak.
Joseph Glauber, peneliti senior di International Food Policy Research Institute (IFPRI), menyebutkan energi menyumbang sekitar 50 persen dari total pembentukan harga makanan secara tidak langsung. Mulai dari traktor di ladang, truk ekspedisi, hingga pabrik pengolahan—semuanya bergantung pada bahan bakar yang kini harganya melambung tinggi.
Bayang-Bayang Krisis di Indonesia: Ancaman Inflasi dan Subsidi BBM
Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Meski terpisah jarak yang jauh dari titik konflik, perekonomian Indonesia ikut merasakan getarannya. Ada dua jalur utama rambatan krisis ini ke Tanah Air: impor bahan baku pupuk dan lonjakan harga minyak dunia.
Di sektor pertanian, Indonesia masih mengandalkan impor bahan baku pupuk berbasis NPK, seperti fosfat, yang sebagian besar didatangkan dari kawasan Timur Tengah dan sekitarnya (termasuk Mesir).
Gangguan logistik di Laut Merah dan Teluk akan meningkatkan biaya produksi pertanian domestik, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga sembako seperti beras, cabai, dan bawang di pasar tradisional.
Di sektor energi, kenaikan harga minyak global langsung menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Biaya logistik nasional yang naik akibat mahalnya tarif kargo dan asuransi pelayaran berpotensi memicu inflasi secara luas, memukul daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.
Respons Pemerintah: Jaga Stabilitas Pangan dan Fiskal
Menghadapi tekanan ini, pemerintah Indonesia menyatakan telah mengambil langkah antisipatif.
Menteri Pertanian menegaskan bahwa kondisi cadangan pangan nasional saat ini dalam posisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik. Untuk menyiasati gangguan rantai pasok pupuk dari Timur Tengah, pemerintah mulai mengalihkan pembelian bahan baku dari negara alternatif seperti Rusia, Laos, dan Australia.
Sementara itu, Kementerian Keuangan memastikan bahwa fungsi APBN sebagai shock absorber alias peredam kejut masih berjalan optimal. Ruang fiskal diklaim masih cukup aman untuk menyerap risiko inflasi melalui skema subsidi dan kompensasi BBM, demi menjaga agar harga energi di tingkat masyarakat tidak melonjak drastis.
Konflik di Timur Tengah membuktikan bahwa urusan perut warga dunia sangat bergantung pada stabilitas geopolitik. Bagi Indonesia, meski pemerintah memastikan stok pangan dan ruang fiskal aman untuk saat ini, kewaspadaan tinggi tetap diperlukan.
Memperkuat ketahanan pangan lokal, diversifikasi rantai pasok pupuk, serta transisi menuju energi yang lebih mandiri adalah langkah mutlak agar piring-piring di meja makan rakyat Indonesia tidak menjadi korban perang negara lain.***
