Di sektor pertanian, Indonesia masih mengandalkan impor bahan baku pupuk berbasis NPK, seperti fosfat, yang sebagian besar didatangkan dari kawasan Timur Tengah dan sekitarnya (termasuk Mesir).
Gangguan logistik di Laut Merah dan Teluk akan meningkatkan biaya produksi pertanian domestik, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga sembako seperti beras, cabai, dan bawang di pasar tradisional.
Di sektor energi, kenaikan harga minyak global langsung menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Biaya logistik nasional yang naik akibat mahalnya tarif kargo dan asuransi pelayaran berpotensi memicu inflasi secara luas, memukul daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.
Respons Pemerintah: Jaga Stabilitas Pangan dan Fiskal
Menghadapi tekanan ini, pemerintah Indonesia menyatakan telah mengambil langkah antisipatif.
Menteri Pertanian menegaskan bahwa kondisi cadangan pangan nasional saat ini dalam posisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik. Untuk menyiasati gangguan rantai pasok pupuk dari Timur Tengah, pemerintah mulai mengalihkan pembelian bahan baku dari negara alternatif seperti Rusia, Laos, dan Australia.
Sementara itu, Kementerian Keuangan memastikan bahwa fungsi APBN sebagai shock absorber alias peredam kejut masih berjalan optimal. Ruang fiskal diklaim masih cukup aman untuk menyerap risiko inflasi melalui skema subsidi dan kompensasi BBM, demi menjaga agar harga energi di tingkat masyarakat tidak melonjak drastis.
Konflik di Timur Tengah membuktikan bahwa urusan perut warga dunia sangat bergantung pada stabilitas geopolitik. Bagi Indonesia, meski pemerintah memastikan stok pangan dan ruang fiskal aman untuk saat ini, kewaspadaan tinggi tetap diperlukan.
Memperkuat ketahanan pangan lokal, diversifikasi rantai pasok pupuk, serta transisi menuju energi yang lebih mandiri adalah langkah mutlak agar piring-piring di meja makan rakyat Indonesia tidak menjadi korban perang negara lain.***
