Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Wahyu Widada menegaskan polisi memantau pergerakan harga dan distribusi beras secara ketat.
Wahyu juga menginstruksikan jajaran Direktorat Tindak Pidana Khusus (Ditkrimsus) untuk melakukan pengawasan harian untuk memastikan seluruh penggilingan padi mematuhi ketentuan HPP.
Pengawasan ini menindaklanjuti permintaan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.
“Polri sudah melakukan pemantauan, banyak permasalahan terkait beras yang kami tangani. Kami akan terus menekan dan memastikan penggilingan padi tetap berkomitmen sesuai HPP,” kata Wahyu dalam keterangannya, Sabtu, 15 Februari 2025.
Kabareskrim juga menegaskan kesiapan Polri mendukung percepatan swasembada pangan sesuai arahan Prabowo dan Amran.
“Kami siap mengawal dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” katanya.
Sebagai informasi, sebelumnya Menteri Pertanian Amran meminta Kabareskrim Polri untuk mengawal proses serapan gabah sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) senilai Rp6.500 per kg.
Amran menegaskan, pembelian gabah petani sesuai HPP sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat swasembada pangan.
Kementerian Pertanian juga memfasilitasi kesepakatan Perum Bulog dengan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) untuk menyerap gabah petani setara 2,1 juta ton beras.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan purchase order (PO) pada Senin, 10 Februari 2025 lalu, oleh Kabareskrim Polri Wahyu Widada, Ketua Dewan Pengawas Bulog Sudaryono, Direktur Utama Bulog Novi Helmy Prasetya, dan sejumlah perwakilan pengusaha penggilingan padi dan beras swasta.
Dalam kesepakatan itu, pengusaha penggilingan padi sepakat menyerap gabah sebanyak 2,1 juta ton dari total target panen raya sebesar 3 juta ton beras.
“Sisa 900 ribu ton akan dilakukan secara mandiri oleh Bulog. Jadi komitmen dari pengusaha itu gabah petani setara 2,1 juta ton beras,” kata Amran.***
