Pemerintah didorong untuk membuka diskusi publik secara ilmiah dan transparan serta menjamin kebijakan kesehatan bebas dari intervensi asing.
__________
Pengamat kesehatan khawatir uji klinis vaksin tuberkulosis (TBC) yang dikucuri dana USD159 juta atau Rp 2,7 triliun dari The Gates Foundation bakal menimbulkan dampak kesehatan bagi para pesertanya. Pemerintah diminta transparan mengungkap hasilnya.
Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia), Agung Nugroho, menilai, sebenarnya uji klinis vaksin TBC itu tidak mendesak. Pasalnya, kata dia, Laporan Perkembangan Penyakit Infeksi Emerging Minggu ke-21 Tahun 2025 menyatakan tidak ada peningkatan kasus TBC di Indonesia. Sedangkan yang menjadi dasar ilmiah pelaksanaan vaksinasi massal adalah data tersebut.
“Tidak ada urgensi yang tercermin dari laporan resmi Kemenkes. Maka, pelaksanaan vaksinasi ini patut diduga bukan karena kebutuhan kesehatan masyarakat, tetapi karena dorongan agenda global,” kata Agung kepada wartawan, Selasa 3 Juni 2025.
Agung menduga ada pengaruh kepentingan asing dan industri farmasi global dalam kebijakan ini. Dia juga menyebut perlunya kewaspadaan terhadap intervensi lembaga internasional, yang kerap membawa agenda terselubung, seperti kontrol populasi dan bisnis vaksin.
Rekan Indonesia pun menyerukan agar pemerintah menunda vaksinasi TBC sampai ada dasar epidemiologis yang jelas. Pemerintah juga didorong membuka diskusi publik secara ilmiah dan transparan serta menjamin kebijakan kesehatan bebas dari intervensi asing.
“Kedaulatan kesehatan nasional harus dipegang penuh oleh pemerintah. Keselamatan rakyat tidak boleh dikorbankan demi kepentingan global,” tandas Agung.
Sementara, pakar kesehatan dan Policy Director di Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Olivia Herlinda, mengingatkan, uji klinis vaksin ini harus akuntabel dan transparan. “Ketentuan secara regulasi, implementasi uji klinis, dan sistem surveilans efek samping dan lainnya harus disiapkan dengan baik”, ujarnya, Selasa, 3 Juni 2025.
Sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Tjandra Yoga Aditama, mengatakan, setidaknya ada tiga pihak yang harus bersikap terbuka, agar program uji klinis vaksin bisa diterima publik. Ketiganya adalah pemerintah, pihak yang melakukan penelitian—baik itu rumah sakit atau universitas—dan para ahli yang memahami konteks uji klinis vaksin.
“Satu, (perlu) dijelaskan oleh pemerintah apa yang sebenarnya terjadi,” kata Yoga, pada 12 Mei 2025.
“Kedua,” lanjutnya, “dijelaskan juga oleh pihak yang melakukan penelitian. Pihak-pihak rumah sakit atau universitas silahkan memberi penjelasan apa yang terjadi.”
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengklaim, pemerintah setidaknya punya tiga alasan untuk menerima uji coba vaksin TBC yang digagas Bill Gates.
Pertama, berkaca dari kasus Covid-19 yang menurutnya diredam karena ada vaksin. Kedua, menurut Budi, saat ini TBC adalah penyakit menular pembunuh nomor 1 di Indonesia.
Kata dia, lebih dari 100 ribu orang meninggal setiap tahun dan jumlah ini lebih banyak dari korban Covid dalam 5 tahun terakhir.
Alasan ketiga, “Kita sekaligus bisa menegosiasi, nanti kalau (vaksin) ini sudah jadi, kita bisa lakukan produksinya lebih cepat di Bio Farma di Indonesia,” kata Menkes Budi, usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menemui Bill Gates di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025.***
