Setelah resmi berstatus penuh waktu, mereka baru diberi ruang untuk mengikuti seleksi PNS pada 2027. Rini mencatat, saat ini pemerintah memiliki 995.245 guru berstatus PPPK, dengan 231.246 di antaranya masuk dalam kategori paruh waktu.
”Nanti kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026, termasuk di dalamnya untuk kebutuhan Sekolah Rakyat dan Sekolah Terintegrasi dan juga Sekolah Garuda,” tutur Rini. Ia mendata total proyeksi kebutuhan guru nasional mencapai 526.689 formasi.
Kritik untuk Kemenag
Rencana pemerintah ini mendapat sorotan langsung dari Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri. Ia mengapresiasi pengumuman seleksi tersebut meski menyadari komitmen ini belum tertuang secara hitam di atas putih.
Namun, Iman mengingatkan bahwa sejumlah pernyataan pemerintah masih mengandung muatan yang multitafsir. Kondisi ini dinilainya memiliki risiko yang bisa menjungkirbalikkan nasib para tenaga pendidik honorer maupun guru PPPK.
Selain itu, ia secara khusus melayangkan kritik terkait ketidakjelasan nasib guru madrasah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). “Memang yang paling absurd ya menteri agama. Guru madrasah belum jelas mau diapain,” tulis Iman di akun X @zanatul_91, pada 19 Agustus 2026.***
