JAKARTA — Diaspora Nahdliyin yang tersebar di Eropa berkumpul pada Kamis (1 /2/2024) untuk menyatakan keprihatinan terhadap perilaku partisan. Mereka meminta elite PBNU yang tanpa tedeng aling-aling berkampanye memenangkan salah satu capres-cawapres 2024, untuk secara gentleman mengundurkan diri.
Diaspora Nahdliyin terdiri dari mahasiswa, mahasiswi, cendekiawan dan profesional yang bernaung di bawah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Luar Negeri. Mereka yang menamakan PCINU Eropa Plus, antara lain PCINU Belanda, PCINU Belgia, PCINU Turki, PCINU Jerman, PCINU AS-Kanada, dan PCINU Taiwan.
Menurut salah satu sumber, pernyataan sikap moral tersebut tidak menutup kemungkinan akan diikuti oleh PCINU-PCINU lainnya. PCINU Eropa Plus berdasarkan rilis tertulis yang diterima Samudrafakta pada (3/2/2024), merasa terpanggil hati nuraninya atas kondisi politik kekinian di Tanah Air.
Pernyataan ini disampaikan untuk merespons pemberitaan di berbagai media, keprihatinan masyarakat (kader, warga, dan simpatisan) NU, terhadap kecenderungan struktur PBNU yang terindikasi mengarahkan, memberikan dukungan, atau bahkan menggerakkan struktur NU untuk mengampanyekan, dan memilih calon presiden dan wakil presiden tertentu pada Pemilu 2024.
Adapun bunyi pernyataan sikap PCINU Eropa Plus, sebagaimana berikut,
Kami atas nama Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) di Eropa dan kawasan lainnya memberikan pernyataan sikap:
Pertama, perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar dan harus dihormati sebagai bagian dari hak setiap warga negara. Meski demikian, penggunaan struktur Nahdlatul Ulama untuk memenangkan pasangan atau partai tertentu merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Khittah NU 1926 dan Pedoman Politik Warga Nahdlatul Ulama yang telah diputuskan dalam Muktamar NU ke-28 di Pesantren Krapyak Yogyakarta.
Kedua, khittah NU 1926 merupakan panduan utama dalam menentukan sikap dan kebijakan politik para pengurus NU di berbagai tingkatan. Oleh sebab itu, kontestasi politik –termasuk di dalamnya Pemilihan Umum 2024– semestinya menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen dan peran NU dalam memainkan politik moral kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan, demokrasi, kejujuran, keadilan, etika, persaudaran, dan persatuan nasional, bukan semata-mata politik elektoral yang berorientasi pada kepentingan kekuasaan dan perebutan jabatan.
Ketiga, pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) perlu menggunakan hak jawab, melakukan klarifikasi, atau bahkan bantahan secara resmi terhadap pemberitaan yang menggerus dan meragukan komitmen Nahdlatul Ulama terhadap Khittah NU 1926. PBNU perlu menyampaikan secara tegas bahwa seluruh calon yang terlibat dalam kontestasi Pemilihan Umum 2024 merupakan kader-kader terbaik bangsa yang dapat dipilih oleh seluruh masyarakat berdasarkan hati nurani masing-masing tanpa pengaruh dari pihak manapun, termasuk dari oknum-oknum yang mengatasnamakan organisasi NU atau jabatannya di kepengurusan NU.
Keempat, para pengurus NU di berbagai tingkatan (PBNU, PWNU, PCNU, PCINU, bahkan MWCNU) perlu mengambil inisiatif mengundurkan diri jika hendak terlibat aktif dalam mengampanyekan kandidat atau partai tertentu dan/atau mengajak warga NU untuk memilih salah satu pasangan calon dengan mengatasnamakan jabatannya di NU, baik kampanye dan ajakan tersebut dilakukan secara terang-terangan (sarih) maupun secara simbolik dan tersembunyi (kinayah). Hal ini untuk menghindari penggunaan struktur NU demi tujuan politik praktis yang itu tidak sesuai dengan pedoman organisasi dan dapat merendahkan marwah NU.
