Perubahan iklim telah nyata-nyata menjadi ancaman di masa depan. Sektor produksi pangan paling rentan di tengah kondisi ini. Tanpa strategi yang tepat, program ketahanan pangan bisa bubar jalan.
Data terbaru Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) mencatat tahun 2024 sebagai tahun terpanas dalam satu dekade terakhir, dengan kenaikan suhu global mencapai 1,5 derajat Celsius dibandingkan era pra-industri.
Dampaknya terasa nyata di sektor pertanian. Di berbagai daerah, petani mengeluhkan gagal panen, hama yang semakin agresif, hingga jadwal tanam yang tak lagi bisa diprediksi.
Bayu Dwi Apri Nugroho, pakar pertanian dan perubahan iklim dari Universitas Gadjah Mada (UGM), mengungkapkan bahwa seluruh komoditas pangan terdampak. “Setiap tanaman memiliki batas toleransi suhu tertentu. Misalnya, kopi dan teh yang tumbuh di dataran tinggi idealnya berada di suhu 13-25 derajat Celsius, sementara padi butuh suhu 20-33 derajat Celsius. Jika suhu meningkat melebihi ambang batas, pertumbuhan tanaman terganggu,” ujar Bayu melansir laman UGM, Rabu, 26 Maret 2025 .
Bayu yang juga Tenaga Ahli Menteri PPN/Bappenas menambahkan, pola tanam pun ikut terdampak. “Petani harus mulai menyesuaikan jenis tanaman yang lebih tahan terhadap suhu tinggi dan minim kebutuhan air. Jika pola tanam tidak disesuaikan, maka produktivitas akan semakin anjlok,” katanya.
Bukan hanya produktivitas, kualitas hasil panen juga mengalami penurunan drastis. Tanaman kedelai, misalnya, mengalami penurunan kadar protein dan nitrogen akibat suhu yang terlalu tinggi. Fenomena ini bukan sekadar menekan keuntungan petani, tetapi juga berdampak pada kandungan gizi yang dikonsumsi masyarakat.
“Proses pematangan yang dipercepat oleh suhu ekstrem membuat buah dan biji lebih kecil, keras, dan kurang bernutrisi. Ini berbahaya bagi ketahanan pangan kita,” kata Bayu.
Dampak pada Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan nasional tengah berada di persimpangan jalan. Penurunan produksi akibat perubahan iklim dapat berujung pada krisis pangan yang memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi. Jika tidak diantisipasi, pemerintah harus mengambil langkah darurat, mulai dari meningkatkan produksi dalam negeri, menggalakkan diversifikasi pangan, hingga bergantung pada impor.
“Tanpa mitigasi yang tepat, inflasi harga bahan pokok bisa melonjak. Daya beli masyarakat akan menurun, dan pada akhirnya ini bisa memicu ketidakstabilan sosial serta ekonomi,” jelas Bayu.
Ia menekankan pentingnya adaptasi dan inovasi. Akademisi perlu mengembangkan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap suhu tinggi, sementara pemerintah harus memastikan petani mendapatkan pendampingan dalam menyesuaikan pola tanam.
Teknologi seperti greenhouse dan plant factory yang memungkinkan pengaturan suhu menjadi salah satu solusi. Namun, kendala utama tetap ada: biaya yang tinggi.
“Teknologi ini belum bisa diakses oleh seluruh petani, terutama di pedesaan. Pemerintah perlu intervensi dengan kebijakan subsidi atau insentif agar teknologi ini dapat digunakan secara luas,” ujar Bayu.
Ke depan, penyuluhan dan pendampingan terhadap petani harus diperkuat. Metode seperti hidroponik dan pemanfaatan lahan pekarangan menjadi solusi adaptif yang bisa diterapkan dalam skala kecil. Jika langkah-langkah ini dilakukan secara konsisten, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk bertahan di tengah gempuran perubahan iklim.
“Ketahanan pangan harus dijaga, tidak hanya dari segi ketersediaan, tetapi juga distribusi yang merata dan kualitas pangan yang layak dikonsumsi masyarakat. Ini adalah tugas kita bersama,” pungkasnya.***
