Sejauh ini, data jumlah korban keracunan MBG berbeda-beda di tiap instansi.
Subsidi BBM berpotensi bocor hingga Rp200 triliun per tahun. Reformasi tepat sasaran bisa buka ruang fiskal besar untuk bansos, pendidikan, kesehatan, dan program produktif lainnya.
Berita dan Opini Kerakyatan | Samudrafakta
Soal Legislator Jadi Mitra Dapur MBG, ICW: Tidak Etis, Harus Mundur
Temuan ICW di lapangan menunjukkan pelaksanaan MBG dimonopoli pejabat, pengusaha besar, hingga oknum militer.
Pemerintah Perpanjang PPN Perumahan 0 Persen, Targetkan 770 Ribu Unit Rumah di 2026
Selain insentif PPN, pemerintah menyiapkan program besar di APBN 2026, yakni FLPP untuk 350 ribu unit, BSPS untuk 400 ribu unit, serta subsidi rumah komersial sebanyak 40 ribu unit.
Guru Honorer Madrasah Swasta Desak Prabowo Terbitkan Keppres PPPK
Presiden Prabowo Subianto dituntut agar menepati janji kampanyenya, dengan menerbitkan Keputusan Presiden atau Keppres khusus bagi guru madrasah swasta.
Bu Siti di Sleman Akhirnya Punya Rumah Layak
Selama ini, Siti tinggal bersama dua kakaknya, berbagi rumah dengan delapan orang dari tiga keluarga.
Sejarawan Anhar Gonggong Kritik Polisi Sita Buku Romo Magnis dari Tersangka Demo Ricuh
Anhar mengingatkan bahwa penyitaan buku tanpa memahami isinya bisa memunculkan masalah baru.
Tugas Polisi Melindungi, Melayani, Mengayomi, Kok Malah ‘Menggoyang’ Tahanan?
Oknum polisi Polres Kaur, BNP, resmi tersangka kasus pemerkosaan terhadap tahanan perempuan. Ia dipecat tidak hormat dan kini ditahan di Rutan Malabero Bengkulu, menghadapi ancaman hukuman 12 tahun penjara.
Ketika Buku ‘Disulap’ Jadi Barang Bukti Kejahatan: Ancaman Baru untuk Demokrasi?
Apakah bangsa ini siap melihat buku—yang seharusnya jadi cahaya pengetahuan—berubah menjadi senjata kriminalisasi?
150 Juta Warga RI Tinggal di Kawasan Rawan Gempa, Badan Geologi Ingatkan Mitigasi
Sejak tahun 2000, tercatat sekitar 250 ribu jiwa meninggal akibat gempa bumi di berbagai wilayah Indonesia.
Khalid Basalamah Mengaku Ditipu Kuota Haji, Mahfud MD: Korban Bisa Juga Dianggap Terlibat
Mahfud menjelaskan, penyidik akan menguji apakah biro travel milik Khalid memenuhi unsur mens rea aluas niat jahat atau tidak. Ada empat kriterianya: sengaja melakukan hal yang salah, sadar ada potensi pelanggaran di kemudian hari, lalai, atau ceroboh.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.